Urgensi Sanering Rupiah Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun1949-1950


Peristiwa Gunting Syafrudin
Ilustrasi Pengguntingan Mata Uang Masa Syafrudin
sumber: uang-kuno.com
Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di Bijeenkomst voor Federaale Overleg (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO). 

Pemerintah RI untuk mempertahankan eksistensi di daerah-daerah yang sudah didirikan negara bagian itu, kemudian ganti mendir ikan pemerintahan daerah bayangan, mulai dari desa sampai ke provinsi. Bukan itu saja dalam menunjukkan eksistensinya di daerah daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah BFO itu, Pemerintah RI juga mengirim uang-uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan eksistensi RI baik secara politis maupun ekonomis. 

Pada masa sistem kedaulatan Republik Indonesia Serikat, banyak sekali mengalami masalah yang terjadi di Indonesia. Kabinet Hatta yang disibukan dengan berbagai masalah yang muncul akibat perang kemerdekaan juga masalah-masalah intern yang terjadi pada kehidupan negara muda. Diakibatkan permasalah pada masa perang ini, karena sarana prasana yang dimiliki Indonesia hancur dan Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Mulailah perkembangan ekonomi di Indonesia semakin memburuk dan semakin banyak masyarakat di Indonesia mengalami kerusakan mental karena tidak kuat untuk mengalami kepurukan masalah ekonomi. 

Dalam perekonomian uang memiliki peran yang sangat penting. Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi: (1) sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan. 
Keadaan ini sangat dimanfaatkan sekali oleh Belanda dengan tujuan Belanda yang ingin mempertahankan RIS dan membuat kacau negara Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Jika usaha yang dilakukan oleh Belanda sudah berhasil, maka konstitusi RIS tidak mampu bertahan dan memelihara kemanan dan ketertiban dunia. 

Latar Belakang Terbentuknya Republik Indonesia Serikat 
Perjanjian Den Haag pada putaran tahun kedua ini adalah perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini membuat langkah yang lebih progresif, dari gagasan van mook sebelumnya. Van mook telah dipecat dari masa jabatannya sebagai penguasa tertinggi musyawarah di negara-negara federal atau yang sering disebut dengan BFO. Sebelum berlanjut kepada internasional, wakil-wakil dari Indonesia berunding dengan wakil-wakil anggota BFO. 

Perundingan pertama yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 s.d. 22 Juli 1949 yang disebut Konferensi Antar-Indonesia, dan perundingan kedua yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta. Mereka merundingkan tentang pentingnya usaha dalam menciptakan sistem politik baru dan sebagai upaya persiapan KMB. 

Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 di selenggarakanlah suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada saat itu delegasi Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak sedangkan dari Belanda dipimpin J.H. van Maarseveen. Sedangkan yang menjadi penengah dalam Konferensi Meja Bundar adalah wakil dari UNCI yang terdiri dari Critley, R. Heremas, dan Merle Conhran. Pada perundingan tersebut membahas aspek rangka serah terima dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. 

Pertemuan Konferensi Meja Bundar menghasilkan: (1) Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali; (2) Indonesia akan membentuk negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda; (3) RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan konsesi atau jaminan dan izan baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda; (4) RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat Sejak tahun 1942; (5) status Karesidenan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 

KMB sendiri dibubarkan dan tidak tidak kembali aktif pada tanggal 2 November 1949. Dengan berakhirnya masa KMB, Indonesia mulai membentuk konstitusi negara Republik Indonesia Serikat. Hasil pernyataan KBM yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan negera Indonesia pada negara Republik Indonesia Serikat tanpa syarat, dan tidak akan mencabut konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut. 

Dengan dirantifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 Negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. 

Ekonomi dan Keuangan 
Pada akhir masa pendudukan Jepang dan masa awal Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Hiperinflansi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu. Sumber inflansi adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Mata uang Jepang yang beredar di masyarakat diperkirakan sejumlah empat miliar. Sampai bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 miliar. 

Ekonomi Negara menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, karena untuk Negara yang baru berdiri perlu ditopang oleh ekonomi yang cukup kuat. Hal ini pun tidak terlepas dari program utama Kabinet RIS yaitu : “Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan social dan penempatan Tenaga kambali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya”. 

Ini menjadi pokok yang sangat substansial, karena masalah ekonomi dan dan keuangan ini pun telah mendapat perhatian dan rekomendasi dari KMB melaui Komisi urusan Keuangan dan Ekonomi. Selama penyelenggaraan KMB, dan sampai selesainya KMB RIS mempunyai utang – utang kepada Kerajaan Belanda khususnya dalam hal pengeluaran – pengeluaran militer serta utang kepada beberapa Negara pendukung KMB. 

Pemerintah RIS mengakui bertanggung jawab membayar bunga dan tebusan utang kepada Belanda, sejumlah 817 juta gulden (Rupiah Belanda) dan utang kepada Negara – Negara lain yang mengambil alih hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul dari persetujuan yang ada mencapai maksimum 268,5 juta gulden utang pemerintah berjangka pendek. 

Berdirinya RIS sebagai Negara berdaulat, tidak serta didukung secara ekonomi. Dengan utang – utang RIS kepada kerajaan Belanda dan Negara – Negara pendukung KMB, RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi RIS selanjutnya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.

Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi 
Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. 

Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat. 

Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak 
Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional. 

Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi. 

Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi 
Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. 

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya. 

Defisit dalam perdagangan internasional 
Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan. 

Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional 
Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. 
Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.

Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Makmoer, yang dkutip dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman direncanakan akan meliputi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. 

Usaha lainnya dari pemerintahan adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc.). dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia, seperti gula, karet, dan teh. 

Dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, terutama dalam peminjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara oleh Ir. Surachman (menteri keuangan saat itu). Sedangkan tingkat inflasi Indonesia meninggi karena barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan berdampak harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. 

Sanering Rupiah
Istilah sanering berasal dari bahasa Belanda geld sanering politiek, yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang, sedangkan dalam bahas Inggris disebut monetary reforms, artinya reformasi dalam bidang moneter. 

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung tinggi. Hal tersebut disebabkan perekonomian indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. 

Gunting Syafrudin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku tanggal 19 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Mulai 22 Maret sampai 16 April 1950, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. "Gunting Sjafruddin" itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas di potong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. 

Walaupun banyak pemilik uang mengalami dampak dari pemotongan ini, pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Dengan kebijakan yang diambil oleh Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar. 

Satu minggu sebelumnya Syafrudin juga mengeluarkan kebijakan kontroversial, yang disebut dengan Sertifikat Devisa (SD). Kebijaksanaan ini bermaksud mendorong ekspor dan sebaliknya menekan impor. 

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, selain mendapatkan uang sebanyak harga barangnya, setiap eksportir juga memperoleh SD sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli SD senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai harga barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli SD dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. 

Sebagai permulaan, pemerintah menetapkan kursnya 200 persen. Artinya, kalau orang akan membeli SD sebesar Rp 10.000, dia harus membayar Rp 20.000. Kurs itu akan naik-turun sesuai dengan perkembangan pasar. Dengan demikian, tanpa mengubah kurs resmi, kurs efektif bagi penghasil devisa adalah 200% kurs resmi, sedangkan bagi para pemakai devisa adalah 300% dari kurs resmi. Selisih ini masuk ke dalam kas pemerintah. 

Simpulan
Pada masa sistem kedaulatan Republik Indonesia Serikat, banyak sekali mengalami masalah yang terjadi di Indonesia, terutama dalam segi ekonomi yang terjadi pada saat itu. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kabinet Hatta II terutama menteri keuangan yang saat itu dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara, menerapkan kebijakan Gunting Syafrudin kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949, yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik uang kertas tersebut menjadi dua bagian.

Latest


EmoticonEmoticon