Linggarjati: Buah Manis Pertikaian Indonesia-Belanda Seusai Proklamasi

Gedung Perjanjian Linggarjati

Pemerintah berusaha memperoleh pengakuan terhadap kedaulatan negara dan pemerintah RI dari Sekutu, terutama dari Belanda yang masih saja menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya. Dengan mengeluarkan maklumat-maklumat, pemerintah berusaha mengupayakan kedaulatan negara. Untuk itu, terjadi beberapa perubahan dalam struktur kenegaraan RI oleh Soekarno. 

Perubahan itu dimulai dari perubahan kabinet. Kabinet pertama dari Republik Indonesia adalah bersifat Presidensil, dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden Mohamad Hatta sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden membubarkan Kabinet pertama itu dan membentuk kabinet baru yang bersifat parlementer. Sutan Sjahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
Usaha Awal Diplomasi

Kemudian pemerintah Inggris yang bertugas menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda juga ingin cepat-cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu, mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia, sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook.

Pada tanggal 2 Februari 1946, tiba di Jakarta seorang diplomat ulung Sir Archibakd Clark Kerr, sebagai Duta Besar Inggris, dipindahkan dari Moskow ke Washington. Tetapi sebelum memangku jabatan barunya itu, oleh pemerintah Inggris ditugaskan untuk membantu pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Perundingan dimulai pada 10 Februari 1946. Pemerintah Belanda melalui van Mook mengumumkan sebuah pernyataan berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina yang isinya:
  1. Indonesia akan dijadikan negara Persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan Kerajaan Nederland;
  2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar diserahkan Belanda;
  3. Sebelum dibentuknya Persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
  4. Indonesia akan dimasukkan ke PBB.
Atas pernyataan pemerintah Belanda tersebut, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 1946 memberikan balasan yang isinya:
  1. Menuntut pengakuan kedaulatan Repulik Indonesia di atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda;
  2. Menjamin hak dari golongan minoritas dan politik pintu terbuka untuk kapital asing;
  3. Sanggup mengoper semua hutang dari Hindia Belanda yang terjadi sebelum Maret 1942;
  4. Sedia menjadi peserta Federasi Nederland-Indonesia dengan hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama.
Kemudian dengan bercermin pada persetujuan Vietnam-Perancis 6 Maret 1946 yang mengakui Vietnam sebagai negara merdeka tetapi tetap bergabung kepada Persekutuan Perancis (Union Francaise), van Mook menyampaikan usul kepada Sjahrir yang berisi: pengakuan Republik Jawa sebagai negara bagian dari Republik Federal Indonesia Serikat yang menjadi peserta dalam Kerajaan Belanda bentuk baru.

Atas usul van Mook itu, pada 27 Maret 1946 Sjahrir memberikan jawaban yang disertai naskah persetujuan berbentuk tractaat yang isinya:
  1. Supaya Belanda mengakui RI de facto berdaulat atas Jawa dan Sumatera;
  2. Supaya Belanda dan RI bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat;
  3. Republik Indonesia Serikat bersama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan.
Oleh karena pendirian kedua belah pihak telah saling mendekati, maka pemerintah RI pada awal April 196 mengutus delegasi ke Negeri Belanda terdiri atas Suwandi SH, Dr. Soedarsono, dan Abdulkarim Pringgodigdo SH. Delegasi yang dengan dibantu Sir Archibald Clark Kerr mengadakan perundingan di Hoge Veluwe, ternyata gagal karena pemerintah Belanda hanya dapat menerima persetujuan yang berbentuk protokol dan hanya mengakui RI berdaulat atas Jawa dan Madura.

Sebagai pengganti dari Sir Archibald Clark Kerr, telah tiba di Indonesia dalam bulan Mei 1946 Duta Besar Lord Killearn, koordinator politik untuk jajahan Inggris di Timur Jauh dengan tugas istimewa berusaha mencapai persetujuan antara Belanda dan Indinesia.

Pada awal Juli 1946, di Nederland dibentuk kabinet baru dengan Dr. Beel sebagai Perdana Menteri dan Mr.Jonkman, bekas Ketua Volksraad sebagai Menteri untuk daerah seberang lautan. Untuk membantu Letnan Gubernur Jendral van Mook dalam perundingan dengan pemerintah RI, Kabinet Beel mengangkat Commissie General terdiri atas Prof. Schermerhorn sebagai ketua, dan van Poll, De Boer, dan van Mook sebagai anggota.

Munculnya Persetujuan Linggarjati

Untuk menghadapi Commissie Jenderal Belanda dalam perundingan, Presiden atas usul kabinet membentuk Delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Sutan Sjahrir sebagai ketua, Rum SH, Drs. Susanto Tirtoprojo SH, dan Dr. Gani sebagai anggota. Pada tanggal 7 Oktober 1946 di rumah Konsul Jenderal Inggris diadakan rapat pertama kedua delegasi di bawah pimpinan Lord Killearn. Rapat-rapat selanjutnya diadakan berganti-ganti di Paleis Rijswijk (sekarang Istana Negara) dan di Pegangsaan Timur nomor 56.

Pada awal November 1946, kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan perundingan di daerah yang dikuasai RI agar dapat dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, ialah di kota kecil di pegunungan tidak jauh dari Cirebon, yaitu Linggarjati. Dengan campur tangan aktif dari Bung Karno, pada tanggal 12 November 1946, telah tercapai persetujuan yang akan diparaf di Jakarta. 

Pada tanggal 15 November 1946, dalam upacara resmi di Istana Negara kedua delegasi menandatangani naskah persetujuan Linggarjati. Adapun intisari dari persetujuan itu adalah sebagai berikut:
  1. Pemerintah Belanda mengakui Permerintah Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pasukan-pasukan Belanda yang menduduki bagian-bagian dari daerah de facto itu harus dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Janiari 1949.
  2. Kedua pemerintah akan bekerja sama untuk dalam waktu singkat membentuk suatu negara federal yang berdaulat dan demokratis, bernama “Repulik Indonesia Serikat”. Wilayah RIS akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dengan pengertian bahwa apabila rakyat dari suatu daerah tidak suka ikut dalam RIS akan diadakan hubungan istimewa antara daerah itu dengan RIS dan Kerajaan Belanda. RIS akan terdiri dari negara-negara Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.
  3. Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama, kedua belah pemerintah akan membentuk “Unie Belanda-Indonesia” degan sebagai peserta RIS dan Kerajaan Belanda (yang meliputi Nederland, Suriname, dan Curacao).
  4. Kedua pemerintah akan berusaha agar pembentukan RIS dan Unie terlaksana sebelum tanggal 1 Januari 1949. Sedang menunggu pembentukan RIS dan Unie itu, Pemerintah Belanda akan mengambil tindakan-tindakan perundang-undangan untuk merubah bentuk Pemerintah Hindia Belanda dan untuk menyesuaikan kedudukan nasional dan internasional Kerajaan Belanda dengan adanya RIS dan Unie.
  5. Untuk melaksanakan Kerajaan Belanda Indonesia itu akan dibentuk sebuah badan terdiri dari delegasi kedua pemerintah dengan sekretariat bersama.
Naskah persetujuan Linggarjati ditentang hebat, baik dalam Parlemen Belanda maupun dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Oposisi dalam Parlemen Belanda terutama menentang kemungkinan Unie menjadi superstaat, sehingga Nederland tidak lagi berdaulat penuh. Oposisi itu dapat diatasi setelah menteri seberang lautan Mr. Jonkman menegaskan bahwa Unie bukanlah merupakan superstaat karena yang dimaksudkan bukanlah Unie riil atau Unie berat, melainkan Unie personil atau Unie enteng. Setelah diberi penegasan itu, maka Parlemen Belanda menyetujui naskah Linggarjati pada tanggal 20 Desember 1946.

Oposisi dalam Komite Nasional Inonesia Pusat terutama menentang penetapan Raja Belanda sebagai Kepala Unie. Baru setelah Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya apabila naskah Linggarjati ditolak, maka KNIP mempersetujuinya pada tanggal 25 Februari 1947. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 kedua delegasi menandatangani persetujuan Linggarjati dalam Upacara resmi di Istana Negara di Jakarta.

Sebagai akibat dari penandatanganan itu, maka Inggris pada tanggal 31 Maret 1947 dan Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 1947 mengakui RI berkuasa de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Pelaksanaan Persetujuan Linggarjati
Dalam melaksanakan Persetujuan Linggarjati ternyata timbul banyak kesukaran. Kesukaran-kesukaran itu bersumber pada perbedaan interpretasi. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sebelum RIS dibentuk, hanya Belandalah yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Dengan kata lain, Republik Indonesia harus menghentikan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah Belanda meminta untuk diadakan “Polisi Bersama” untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Sedangkan pemerintah RI berpendapat bahwa sebelum RIS terbentuk, kedudukan defacto RI tidak berubah. Sehingga, RI tetap berhak melanjutkan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah RI menolak diadakannya “Polisi Bersama”, karena hanya pemerintah RI sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas keamanan di daerahnya.
Karena perbedaan interpretasi ini tidak dapat diselesaikan, maka Belanda hendak memaksakan
interpretasinya dengan melancarkan Agresi Militer I pada tanggal 20 Juli 1947 pukul 24.00.

(oleh: Adi Riski, dkk.)


Daftar Pustaka
       Imran, Amrin dkk. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi. Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
       Kahin, George McTurnan. 2013. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.
      Poesponegoro, Marwati Djoenoed. 2009. Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
        Sumarwo, Iwa. 1985. Indonesia Merdeka atau Mati: Sejarah Pasukan IMAM selama Perang Kemerdekaan. Jakarta: Keluarga Besar IMAM.
       Tirtoprodjo, Susanto. 1966. Sedjarah Revolusi Indonesia: Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950. Jakarta: PT Pembangunan.


EmoticonEmoticon