Agresi Militer I Sebagai Upaya Konfrontasi Belanda Terhadap Indonesia

Ketika perjuangan diplomasi kepada suatu pengakuan secara de facto terhadap Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda dalam Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional. Ketegangan-ketegangan baru timbul karena perbedaan penafsiran mengenai isi dari perjanjian yaitu “kerjasama” dan “federasi” antara Belanda dengan Indonesia. 

Tanggal 15 Juli, van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 Km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan Indonesia menolak permintaan itu. Dengan adanya ultimatum yang dilakukan oleh pihak Belanda, terbukti bahwa Belanda melakukan pelanggaran persetujuan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, pernyataan Letnan Gubernur Jendral Belanda, Dr. H. J. Van Mook di radio berpidato yang menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara Persemakmuran dan Belanda sebagai negara Induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, belanda mengajukan beberapa tuntutan yang isinya sebagai berikut :
  • Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat). Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan.
  • Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa Belanda, juga Inggris sebelumnya, sering melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah ditanda tangani. Tampaknya, bagi Belanda perjanjian dengan pimpinan dari negara bekas bekas jajahan seperti tidak ada artinya.[1] Selain melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Belanda-Indonesia, dari pihak Belanda terus membentuk negara-negara boneka di wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memecahbelah kekuasaannya.
Baca Juga : Perundingan Linggarjati
Mulainya Operasi Militer 
Persetujuan Linggarjati ini dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947, yang menggunakan kode Operatie Product, kemudian dikenal sebagai Agresi I. Sesuai dengan namanya, tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya, dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.[2] Agresi ini menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa tengah mereka memfokuskan di daerah pantai Utara, di Jawa Timur mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu, dan di wilayah Sumatera Timur mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

foto agresi militer belanda pertama
Barisan Mobil dan Tentara untuk Melakukan Agresi Militer Belanda Pertama
Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling/pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat.[3]

Secara umum, Belanda merasionalkan keputusan mereka untuk menggunakan kekuatan militer dengan alasan bahwa pemerintah Republik tidak cukup megawasi unsur-unsur ekstremis yang tersebar dalam wilayah Republik sehingga menghalangi implementasi Perjanjian Linggarjati yang sudah dibuat.[4] Padahal ketika Belanda belum melakukan penyerangan, pemerinta Indonesia sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap unsur ekstrimis (bersenjata tidak tetap) dan kemudian meningkatkan kembali pengawasan akibat penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda.

Sungguh ironis bahwa demi menahan agresi Belanda secara efektif, maka organisasi militer Republik perlu disebar dan komando satuan bersenjata perlu diberi kekuasaan otonom kembali. Padahal hal itu sudah dihapuskan oleh para pimpinan Indonesia selama 18 bulan sebelumnya.[5]

Campurtangan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Pasukan Belanda dengan senjata modern yang lengkap dan pasukan udaranya yang kuat, langsung menyusup ke dalam wilayah-wilayah Indonesia. Dalam waktu dua minggu, Belanda sukses menguasai hampir seluruh kawasan Republik Indonesia terutama pada kota-kota besar dan penting di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, selain itu berhasil menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam di Jawa dan Sumatra Barat.

Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan.[6] Atas permintaan India dan Australia, permintaan itu diterima baik oleh Dewan Keamanan ada tanggal 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.[7]

Dewan keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia-Belanda akhirnya meyetujui usulan dari Amerika Serikat yang memegang peran penting dalam PBB, bahwa untuk mengawasi penghentian tembak menembak ini perlu dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik sebagai penengah atas konflik yang terjadi. 

Komite ini awalnya hanya sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) karena beranggotakan tiga negara (Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral).[8]





[1] Batara R. Hutagalung, Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm.279.
[2] Batara R. Hutagalung., Ibid., hlm.279-280.
[3] Wikipedia, Agresi Militer Belanda I, https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I.
[4] George McTurnan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), Cet. Pertama, hlm. 296.
[5] Ibid.
[6] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 220.
[7] Batara R. Hutagalung., op.cit.,  hlm. 281.
[8] Ibid.


EmoticonEmoticon