Peristiwa Lima Belas Januari (Peristiwa Malari)

Kerusuhan di daerah Jakarta
Menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 15 Januari 1974 di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, pusat perbelanjaan yang megah, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Cina di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok, Pancoran, Jalan Sudirman, dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut[1]. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah. Oleh Karena itu, peristiwa ini diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang popular dengan nama Malari.

Peristiwa domonstrasi mahasiswa ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa hampir di semua kampus. Beberapa sebab keresahan mahasiswa dan masyarakat adalah, pertama, adanya tulisan-tulisan dalam Harian Nusantara yang mengulas tentang cukongisme, mengulas mereka yang kaya dan pengaruhnya terhadap kekuasaan. Kedua, merembesnya ideologi New Left dan gerakan mahasiswa New Left yang anti-establishment. Ketiga, Jenderal Sumitro mencetuskan gagasan tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru, sehingga mahasiswa bisa melakukan kritik yang dikemas melalui diskusi, seminar, dan pertemuan informal di kampus. Pada puncaknya, menjadi pernyataan sikap dalam bentuk unjuk rasa, pemasangan poster, serta penyebaran pamflet dan brosur.

Pada berbagai kesempatan Sumitro mencetuskan mengenai konsepsinya tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru yaitu kepemimpinan yang memupuk kepemimpinan nasional secara utuh. Menginjak Desember 1973, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Sasarannya antara antara lain Kedutaan Besar Jepang di Jalan Thamrin. Mahasiswa mengeluarkan memorandum yang berjudul Mahasiswa Menuntut. Memorandum Mahasiswa Menggugat juga disampaikan kepada pejabat Departemen Luar Negeri.[2]

Karena aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat, pada 1 Desember 1973, Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jakarta Raya (Laksusda Jaya) menyerukan agar mahasiswa menghentikan gerakan-gerakannya. Sejak pengumuman seruan itu mahasiswa yang melakukan aksi semakin nekad. Sementara itu, para Ketua Dewan Mahasiswa, di Cibogo, pada 30 Desember 1973 berhasil merumuskan Deklarasi Mahasiswa dan memorandum yang berisi agar pemerintah melaksanakan kepemimpinan terbuka yang ditandatangani oleh lima belas Ketua Dewan. Pada 11 Januari 1974, Presiden mengadakan dialog dengan mahasiswa selama dua jam.[3]

Sekalipun telah bertemu dengan presiden, sentimen anti modal asing semakin menguat. Pada 12 Januari 1974, sejumlah mahasiswa berkumpul di kampus UKI Jalan Diponegoro melakukan siaga dengan membakar dua patung kertas yang diberi nama “Imperialis Ekonomi Jepang” dan “Anjing Tokyo” serta menggelar poster-poster yang bernada anti-Jepang.

Perdana Menteri Kakuei Tanaka tiba di Jakarta pada Senin 14 Januari 1974, dan para mahasiswa menyambutnya dengan memblokade jalan keluar bandar udara Kemayoran[4]. Pada keesokan harinya terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran lewat Jalan Thamrin menuju arah istana. Pasukan tentara, polisi, dan kendaraan-kendaraan lapis baja telah dikerahkan untuk melakukan penjagaan besar-besaran terhadap para demonstran anti-Jepang selagi Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan-laporan dari beberapa kantor berita menyatakan bahwa ribuan demonstran itu kemudian berusaha mencari kendaraan-kendaraan buatan Jepang di jalan-jalan kota Jakarta. Mereka membuka kap-kap mobil dan membakarnya. Para demonstran yang datang bukan hanya dari Jakarta, melainkan juga dari luar Jakarta. Mereka menyanyikan semboyan-semboyan “hancurkan Jepang dan kaum imperialis ekonomi”.

Sebuah laporan lainnya menyatakan bahwa tentara telah melepaskan tembakan terhadap sekelompok demonstran yang memecahkan kaca-kaca etalase toko mobil Jepang. Dikatakan bahwa mereka memecahkan kaca dan membakar mobil-mobil Jepang di luar toko perwakilan Toyota Astra yang letaknya berseberangan dengan Istana Negara. Berbagai laporan kantor berita dari Jakarta kemarin selanjutnya menyebutkan bahwa jumlah demonstran yang sedikitnya seribu orang diantaranya terdiri dari mahasiswa.

Kantor berita “UPI” mengatakan sejumlah mahasiswa ada yang berhimpun di kaki Monumen Nasional dekat dengan tempat penginapan Perdana Menteri Tanaka dan putrinya. Sedangkan kantor berita “AP” menyatakan bahwa empat ribu mahasiswa mengadakan rapat-rapat umum di kampus di masing-masing universitas di Jakarta dengan membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan “go to hell with your said, Tanaka San”. Demonstrasi tersebut merupakan yang paling terakhir dari suatu rangkaian tindakan protes yang ditujukan terhadap kebijaksanaan ekonomi Jepang, selama kunjungan PM Jepang ke lima negara Asia. Demikian menurut Radio Australia.[5]

Berita terakhir mengabarkan bahwa kerusuhan masih terus berlangsung di Jakarta walaupun telah berlaku larangan keluar rumah di waktu malam untuk menyusul demonstrasi memprotes kunjungan PM Tanaka. Para demostran dilaporkan telah membakar mobil-mobil dan harta benda berharga lainnya di Pasar Senen.

Dalam demonstrasi itu, dilaporkan telah dibakar puluhan mobil buatan Jepang. Selain itu juga ada perusakan terhadap barang-barang made in Japan. Mereka kemudian berbaris dan menuju gedung Kedubes Jepang di Jalan Thamrin dimana 23 buah jendela dihancurkan. Polisi akhirnya turun tangan untuk mencegah seorang mahasiswa yang berusaha menurunkan bendera Jepang.

Pihak kepolisian telah menggambarkan demonstrasi mahasiswa tersebut sebagai yang terbesar sejak tahun 1966 sewaktu mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk menumbangkan pemerintah Orde Lama. Dalam demonstrasi mahasiswa kepada PM Tanaka tersebut, pasukan tentara dilaporkan telah menggunakan semprotan air sekurang-kurangnya dua kali ketika para demonstran melumpuhkan perdagangan di pusat kota Jakarta.

PM Tanaka dilaporkan terpaksa membatalkan acara resminya berziarah ke Taman Pahlawan Kalibata dan bahkan ia boleh dikatakan telah “menjadi tahanan” dari mahasiswa di tempat penginapannya di Wisma Negara. Sejumlah besar polisi dan tentara bersenjata berusaha menjauhkan para demonstran dari Istana dimana acara-acara resmi berlangsung. Juga acara yang disediakan untuk Ny. Makiko Tanaka (anak perempuan PM Tanaka) untuk mengunjungi rumah sakit anak-anak cacat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta terpaksa dibatalkan karena tidak dapat keluar dari lingkungan Istana.[6]

Sehubungan dilancarkannya demonstrasi mahasiswa, Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Panglima Kopkamtib Jenderal Sumitro telah menyerukan kepada para mahasiswa adar menjaga ketertiban. Sumitro bergegas mencegat mereka di Bundaran Air Mancur di depan Bank Indonesia, agar tidak memasuki kawasan di sekitar Monumen Nasional yang harus steril dari gangguan keamanan dan kerusuhan. Para demonstran kemudian berbalik arah.[7]

Dengan menggunakan pengeras suara dan berdiri di atas mobil terbuka, Jenderal Sumitro telah menyerukan agar mereka berhenti berdemonstrasi dan pulang ke rumah masing-masing. Jenderal Sumitro selanjutnya mengatakan bahwa pemerintah menyadari penuh keluhan-keluhan para mahasiswa dan sedang mengambil tindakan korektif dalam Repelita II. Dikatakannya, “Sikap Jepang kini telah berubah dan PM Tanaka berada di Indonesia untuk menambah perbaikan-perbaikan lebih lanjut”.

Sementara itu, dalam menghadapi para demonstran di luar gedung Kedubes Jepang, Menlu Adam Malik telah mengatakan bahwa Kedubes tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Menlu Adam Malik mengatakan kepada para mahasiswa agar jangan mengambil bendera negara lain ataupun mengambil suatu tindakan terhadap pemerintah negara lain yang tidak dikehendaki terjadi pada pemerintah sendiri. Dalam hal ini, Rektor Universitas Indonesia khususya malam itu telah menyerukan kepada seluruh mahasiswanya agar jangan keluar kampus menyusul masih terjadinya kerusakan di jalan-jalan malam itu.

Berkaitan dengan peristiwa ini beberapa orang ditahan. Tokoh-tokoh yang harus bertanggung jawab terhadap kerusuhan tersebut ditahan dan diajukan ke muka pengadilan, antara lain Hariman Siregar, Sjahrir dari Jakarta, dan Muhammad Aini Chalid dari Yogyakarta[8]. Dari hasil pemeriksaan pengadilan telah terbukti bahwa rangkaian peristiwa yang berpuncak pada kerusuhan tersebut, yang dikenal sebagai “Peristiwa Malari” merupakan tindakan pidana subvensi.
Selain itu, berkaitan dengan peristiwa ini pula, Pangkopkamtib Jenderal Sumitro mengundurkan diri, dan pejabat panglima Kopkamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Soedamono yang semula menjadi Wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kopkamtib.

Sementara itu, pada tanggal 17 Januari 1974 pemerintah menetapkan langkah-langkah preventif dan represif guna mengatasi keadaan yang meliputi penertiban pelaksanaan hak-hak demokrasi, pencegahan timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus serta membuka peluang ke arah makar, pengembangan, dan pemantapan saling pengertian antara pemerintah dan DPR, kekuatan-kekuatan sosial politik, dan pers[9]. Juga telah dilakukan tindakan-tindakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan melawan hokum, seperti perampokan dan pembakaran. Demikian juga telah diambil langkah-langkah pemulihan keamanan serta kehidupan ekonomi di Jakarta.
Peristiwa Malari
Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang dikenal dengan Peristiwa Malari. Kedua gambar ini menunjukkan keadaan di Harmoni dan di Jalan Ir. H. Juanda, tempat mobil-mobil Jepang dirusak, digulingkan, dan dibakar. Kerusakan seperti itu kemudian meluas di hampir seluruh pelosok kota Jakarta pada tanggal 15 Januari 1874.

Kerusakan tidak hanya terbatas pada luapan-luapan anti-Jepang. Pusat perkotaan Pasar Senen setelah diserbu dan dibakar, disertai dengan pencurian dan perampokan barang dagangan. Gerakan-gerakan perusakan juga dilakukan terhadap pabrik-pabrik, toko-toko, dan tempat-tempat umum di Kota Jakarta. Di Jalan Gajah Mada, sepeda motor buatan Jepang dirampas begitu saja dari pemiliknya lalu dilemparkan ke Sungai Ciliwung.

Tokoh-tokoh yang harus mempertanggung jawabkan Peristiwa Malari diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hariman Siregar salah satu di antaranya, mulai diperiksa tanggal 2 Agustus 1974 (gambar kiri). Sesudah Hariman, giliran selanjutnya adalah Drs. Sjahrir (gambar kanan).



[1] Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 637.
[2] Ibid. hlm. 639.
[3] Sudirman, Adi, Sejarah Indonesia Lengkap: dari Era Klasik hingga Terkini (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hlm. 429.
[4] Harian Suara Merdeka, 16 Januari 1974
[5] Harian Suara Merdeka, 16 Januari 1974
[6] Harian Suara Merdeka 16 Januari 1974
[7] Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 641.
[8] Kartasasmita, Ginandjar, 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1974-1975 (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1981), hlm. 28.
[9] Ibid. hlm 28.


(Oleh: Adi Riski Hidayat)


EmoticonEmoticon