Pemberian Tanggung Jawab Tujuh Partai Secara Penuh Kepada Sukarno Akibat Gerakan 30 September

Arsip Koran Partai Politik
Arsip Surat Kabar Suara Merdeka
Pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau yang identik disebut dengan G30S, dalam upaya mengatasi keadaan krisis akibat peristiwa tersebut dapat kita ikuti sikap dan pendirian Presiden Sukarno dalam pidato dan komandonya. Pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Sukarno memanggil sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, pada sidang itu tidak secara tegas menyalahkan dan mengatasnamakan permasalahan tersebut didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), namun ia menandaskan : mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh orang-orang kontra revolusioner yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Kepada rakyat diingatkan agar tidak membesarkan peristiwa G30S itu sebab menurut Presiden kejadian itu hanya sekedar eenrimpeljte in deoceaan (suatu riak kecil dipermukaan laut)[1]. Kemudian, Presiden menyerukan agar ABRI kompak untuk menghadapi masalah yang sudah terjadi, pada saat meletusnya pristiwa itu Presiden Sukarno masih di Jakarta.

Leimena yang berada disamping Sukarno memberikan memberikan nasihat supaya Sukarno menyingkir ke Istana Bogor demi mencegah pertempuran dengan pasukan RPKAD yang telah melakukan pengepungan. Nasihat Leimena itu dituruti dan Leimena mengantarkan Sukarno ke Istana Bogor[2].

Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor Presiden Sukarno menegaskan pendiriannya sebagai berikut :
  1. Mengutuk pembunuhan buas terhadap para perwira Angkatan Darat yang telah diangkat sebagai pahlawan revolusi.
  2. Menyatakan segala duka atas kehilangan pahlawan revolusi tersebut.
  3. Tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi.
  4. Dibutuhkan suasana tentang dan tertib untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum dan semua pihak yang ikut serta dalam peristiwa 30 September dan untuk mencari penyelesaian.
  5. Di samping itu agar supaya kita jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk melanjutkan dan menyelamatkan revolusi khususnya terhadap ancaman Nekolim yang sudah tentu akan dilaksanakan jika revolusi Indonesia menjadi kacau balau.
  6. Untuk itu Presiden menegaskan agar jangan kita dikemudikan oleh peranan perorangan oleh tindakan-tindakan yang membuat kehidupan bangsa terpecah-pecah membuat Angkatan Bersenjata kita terpecah belah. Ini memang yang dikehendaki dan ditunggu-tunggu oleh nekolim. Pelajaran dari amsa lampau ialah bahwa gontok-gontokan antara kita selalu diikuti oleh serangan dari pihak Nekolim[3].
Seiring berjalannya waktu pada saat melakukan rapat paripurna Laksamana Omar Dhani melaporkan telah menahan sejumlah sukarelawan (sukwan/sukarelawati) di Halim Perdanakusuma yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini memicu amarah rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa PKI harus dibubarkan secepatnya, berbeda dengan beberapa partai politik yang ada saat itu tidak berbuat secara sepihak melainkan menyerahkan mandatnya atau memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden Sukarno,partai politik itu diantaranya adalah N.U, PNI, IPKI, PSII, Partai Katholik, Parkindo, dan PERTI.Menurut Baskara T Wardaya dalam wawancaranya dengan Mbah Andaryoko mengatakan bahwa Bung Karno dalam pidatonya menyatakan “Saya tidak akan membubarkan PKI, itu sama saja memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merobek-robek dadanya sendiri.” Hal ini dapat dikatakan jika Sukarno langsung membubarkan PKI beserta Ormasnya, para pengikutnya akan memberontak besar-besaran terhadap pemerintah bangsa Indonesia.
Partai Politik 1965
Dalam menanggapi persoalan gestapu PKI, PNI (Ali Surachman) tetap mempercayakan penyelesaian politik khususnya tindakan yang akan diambil terhadap petualangan kontra-revolusi G-30-S yang didalangi oeh PKI kepada Presiden/pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI/Bapak Marhaenisme bung Karno[4]. Pernyataan ketujuh partai itu dalam memberikan tanggung jawabnya kepada Presiden Sukarno secara menyeluruh sesuai dengan rasa pertanggung jawaban beliau kepada bangsa, negara dan revolusi.

Ketujuh partai tersebut telah menyatakan sikapnya didalam sebuah pernyataan bersama yang disampaikan kepada kepala negara oleh Frans Seda. Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh setiap pimpinan partai diantaranya H. A. Sjaichu (NU), Ali Sastroamidjojo (PNI), Ratu Aminah Hidajat (IPKI), Harsono Tjokroaminoto (PSII), F.C. Palaunsuka (Partai Katholik), JCT Simorangkir (Parkindo) dan T.S. Mardjohan (PERTI).

Pernyataan bersama yang merupakan hasil pertemuan ketujuh partai politik itu pada tanggal 28 November yang lalu, selengkapnya berbunyi :
  1. Menyambut dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kesetiaan kepada amanat Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno yang disampaikan dalam sidang musyawarah dengan Parpol-parpol Rabu tanggal 27 Oktober 1965 yang lalu di Guest House Istana Jakarta.
  2. Menjadikan amanat tersebut sebagai pegangan dan pedoman kita dalam membantu Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno menyelesaikan peristiwa Kontra Revolusi “Gerakan 30 Sept” dalam suasana tenang dan tertib.
  3. Bertekad bulat untuk menghindarkan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dapat memberi kesempatan atau alasan-alasan kepada Nekolim untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Nasional progresif Revolusioner, serta persatuan antara kami dengan Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dan ABRI.
  4. Tetap bertekad bulat menyelamatkan Revolusi Nasional Indonesia yang bersendikan Pancasila dan menentang segala Nekolim, yang berusaha membelokkan haluan Revolusi.
  5. Menyerahkan dan mempercayakan sebulat-bulatnya kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno menyelesaikan kontra revolusi “Gerakan 30 September”secaramenyeluruh sesuai dengan rasa keadilan dan rasa pertanggung jawaban beliau kepada Bangsa, Negara, dan Revolusi terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa sekarang dan dihari kemudian[5].
  6. Isi penyataan yang ditandatangani oleh ketujuh parti itu merupakan tuntutan masyarakat untuk pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta tekad presiden untuk mencari penjelasan politis berkenaan dengan peristiwa gestapu. Pada tanggal 24 Desember 1965 dalam surat kabar Sinar Harapan sidang terbatas KOTI (Komando Operasi Tertinggi) diputuskan untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc, panitia pertama bertugas meneliti keadaan ekonomi dan keuangan, sedangkan panitia yang kedua diberi nama FactFindingCommission (FFC) bertugas mengumpulkan dari dekat fakta-fakta epilog dari gerakan 30 September. Hasil panitia kedua ini berupa data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan politik peristiwa 30 September untuk disampaikan kepada Presiden, komisi ini mengabil kesimpulan besarnya keinginan rakyat agar Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Akibat tidak diindahkannya oleh Sukarno atas permintaan rakyatnya untuk membubarkan PKI mengakibatkan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Sukarno berpihak pada PKI. Kemudian, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Sukarno mengangkat Letjen. Soeharto menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), dan membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa[6].



                [1]Anonym, Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia, Archive, diakses Juli 2017.
                [2]Rosihan Anwar, Sejarah Kecil (PetiteHistoire) Indonesia Jilid 5: Sang Pelopor Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal. 120.
                [3]Khoiril Anwar, Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (2): Sikap Presiden Sukarno Mengenai Penyelesaian Politik, G30s, diakses Juli 2017.
                [4] Antara, PNI Tetap PertjajakanPenjelesaian Politik “G-30-S” pada Bung Karno, Suara Merdeka, Jumat, 10 November 1965, hal. 2.
                [5]Antara, 7 Partai Politik Serahkan Dan Pertjajakan pada Presiden Sukarno, Suara Merdeka, Rabu, 1 November 1965, hal. 1.
                [6] Baskara T Wardaya, Mencari Supriyadi Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno, Penerbit Galangpress, Yogyakarta, 2008, hal. 130.


EmoticonEmoticon