Gerakan Kebangsaan pada Masa Jepang

Gerakan Kebangsaan pada Masa Jepang
Pendudukan militer Jepang yang begitu sangat di rasakan oleh bangsa Indonesia selain dari segi yang merugikan akibat pendudukan Jepang, juga membawa akibat yang menguntungkan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia. Sebagaimana di ketahui, pada waktu pecahnya perang pasifik, pergerakan kebangsaan Indonesia sudah berusia tiga dasawarsa lebih. Rasa ke indonesiaan jelas telah tersebar luas di kalangan bangsa Indonesia, dan aspires untuk kemerdekaan nasional juga sudah sangat kuat dan hidup.

Fenomena baru berkaitan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia akibat pendudukan militerisme Jepang dapat dilihat dari kebijakan Jepang untuk membentuk kesatuan-kesatuan militer atau semi militer yang merekrut para kaum muda Indonesia meskipun tujuan utama pembentukan kesatuan – kesatuan militer dan semi militer tersebut tidaklah lepas dari obsesi Jepang untuk menang dalam peperangan melawan sekutu di pasifik, sisi lain tindakan itu adalah keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena dengan memasuki badan badan tersebut para pemu da telah mendapatkan pendidikan militer secara langsung dari Jepang. Mereka dengan cara demikian memperoleh pengetahuan dan pengalaman militer, strategi militer dan disiplin militer model jepang, yang belakang hari ternyata sangat efektif sebagai tulang punggung dalam upaya mempertahankan dan menegakan kemerdekaan melawan belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Jepang mendirikan organisasi untuk melatih serta mengupayakan agar masyarakat desa dapat bermanfaat bagi kepentingan dan tujuan-tujuan politik pemerintah Jepang usaha-usaha itu sering di sebut dengan “Mobilisasi Massa” yang dalam arti antar batas telah mengakibatkan perubahan-perubahan sikap mental sebagian masyarakat serba dalam mengembangkan dimensi-dimensi lingkungan tempat mereka hidup. 

Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3 A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942. Gerakan 3 A ini dipimpin oleh Hihosyi Syimizu (propagandis Jepang) dan Mr. Syamsudin (Indonesia). Untuk mendukung gerakan tersebut dibentuklah barisan pemuda dengan nama Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya. Selanjutnya Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer sebagai upaya untuk membantunya di medan perang, organisasi tersebbut ialah:

Seinendan

pergerakan bangsa Indonesia pada pemerintahan JepangSalah satu bentuk organisasi sebagai implikasi dari mobilisasi massa itu adalah Seinendan, Seinendan diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat pada tanggal 29 April 1943 tujuan utamanya adalah kepentingan pemerintah Jepang dalam mendukung perang timur asia raya. Seinendan merupakan organisasi yang lebih bersifat politis dari jenis Peace Corps, dengan tugas untuk memberikan sumbangan kepada usaha perang jawa, baik untuk meningkatkan produksi maupun sebagai pengamanan garis belakang.

Keibodan

Disamping Seinendan dalam masyarakat juga di bentuk Keibodan meskipun kepopulerannya tidak seperti Seinendan maupun PETA hal ini karena pemerintah Jepang lebih mengarahkan Keibodan sebagai fungsi praktis yaitu penyelenggaraan ekonomi menunggu pungutan. Dari hal itulah Keibodan kurang disenangi oleh rakyat.

PETA

Salah satu yang menonjol dalam mobilisasi massa adalah di bentuknya Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Peta menjadi wadah bagi penggemblengan mental dan nasionalisme pemuda. Golongan pemuda itulah yang dalam revolusi kemerdekaan memiliki peranan yang penting kearah kemerdekaan untuk itulah Anderson menyatakan bahwa golongan pemuda memiliki peran yang penting dalam mendorong dan menciptakan situasi bagi revolusi nasional di Indonesia.

Badan Pertimbangan Pusat (CuoSangi In)

CuoSangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 yang beranggotakan 43 orang (semuanya orang Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)

Putera oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia dari pada untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki tiga dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Tiga hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, dan alumunium dan lain-lain yang dianggap penting untuk perang.

Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang ialah MIAI. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti-Barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan baitul mal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari hari besar keagamaan. 

Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru ditambahkan kalimat "turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". MIAI sebagai organisasi tunggal Islam golongan Islam, mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. 

Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943 dengan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya.

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan satu periode yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun merupakan pengalaman berat dan pahit kebanyakan orang Indonesia, hal itu merupakan suatu masa peralihan yang dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat kemajuan. Sebagaimana dikatakan oleh Notosusanto, meskipun terdapat beberapa nuansa dalam interpretasi, agaknya telah diterima sebagai suatu fakta dikalangan luas bahwa pasukian Jepang dismabut dengan baik oleh orang Indonesia umumnya ketika melakukan invasi ke kepulauan Indonesia dalam dua atau tiga bulan pertama tahun 1942. Dan yang lebih penting bahwa pergerakan Indonesia sebagai keseleruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif dibawah pimpinan tokoh senior pada waktu itu, yaitu Soekarno dan Moh Hatta. Hal itu sangat menarik karena kedua tokoh senior tersebut selama ini terkenal sebagai non kooperator yang gigih selama pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam kerangka perjuangan pada masa pendudukan Jepang yang bersituasi semacam itu tokoh-tokoh nasionalis mulai mengambil sikap dalam kerangka strategi perjuangannya. Hatta dan Syahrir yang telah bersahabat lama memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasan Jepang. Hatta bekerjasama dengan Jepang dan berusaha untuk mengurangi kekerasan pemerintahan mereka serta manipulasi perkembangan-perkmbangan untuk kepentingan Bangsa Indonesia Syahrir tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan bahwa tanah yang terutama didukung oleh paramantan anggota PNI baru. Soekarno yang telah dibebaskan oleh tentara Jepang dari Sumatra segera bergabung dengan Hatta yang kemudian segera mendesak kepada pemerintah militer Jepang untuk membentuk sutau organisasi politik masa dibawah pimpinan mereka.

Pada tanggal 7 september 1944 Perdana Menteri Koisi Kuniaki menjadikan kemerdekaan bagi India Timur. Akan tetapi tidak menentukan kapan tanggal kemerdekaan itu dan jelas diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan terimakasih bendera Indonesia boleh di kibarkan lagi di kantor-kantor Jawa Hokokai. Selain itu juga mulai dibentuk kelompok-kelompok pemuda dan militer baru seperti Barisan Pelopor dan barisan Hisbullah. 

Pada bulan Maret 1945 pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian mengadakan pertemuan pada akhir Mei di bangunan lama volksraad di Jakarta. Badan itu mengakhiri tugasnya setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka yang menghendaki republik kesatuan dan digantikan dengan badan baru, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki menewaskan banyak orang dan menimbulkan berbagai kerugian pada tanggal 9 Agustus itu juga 3 orang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Moh Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat Seigon untuk menemui panglima tertinggi wilayah selatan Jendral Terauchi Hisaichi kepada mereka Terauchi menjajikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Soekarno di tunjuk sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakil ketua.

Kekuasaan Jepang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi dan menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Menghadapi kekalahan Jepang itu muncul dua pendapat yaitu antara secepatnya memproklmasikan Indonesia merdeka lepas dari Jepang dan melakukan pertemuan melalui PPKI terlebih dahulu untuk membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Dan setelah melalui proses desakan dan pertemuan antara generasi muda serta generasi tua, akhirnya Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.


EmoticonEmoticon