Pemberian Tanggung Jawab Tujuh Partai Secara Penuh Kepada Sukarno Akibat Gerakan 30 September

Arsip Koran Partai Politik
Arsip Surat Kabar Suara Merdeka
Pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau yang identik disebut dengan G30S, dalam upaya mengatasi keadaan krisis akibat peristiwa tersebut dapat kita ikuti sikap dan pendirian Presiden Sukarno dalam pidato dan komandonya. Pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Sukarno memanggil sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, pada sidang itu tidak secara tegas menyalahkan dan mengatasnamakan permasalahan tersebut didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), namun ia menandaskan : mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh orang-orang kontra revolusioner yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Kepada rakyat diingatkan agar tidak membesarkan peristiwa G30S itu sebab menurut Presiden kejadian itu hanya sekedar eenrimpeljte in deoceaan (suatu riak kecil dipermukaan laut)[1]. Kemudian, Presiden menyerukan agar ABRI kompak untuk menghadapi masalah yang sudah terjadi, pada saat meletusnya pristiwa itu Presiden Sukarno masih di Jakarta.

Leimena yang berada disamping Sukarno memberikan memberikan nasihat supaya Sukarno menyingkir ke Istana Bogor demi mencegah pertempuran dengan pasukan RPKAD yang telah melakukan pengepungan. Nasihat Leimena itu dituruti dan Leimena mengantarkan Sukarno ke Istana Bogor[2].

Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor Presiden Sukarno menegaskan pendiriannya sebagai berikut :
  1. Mengutuk pembunuhan buas terhadap para perwira Angkatan Darat yang telah diangkat sebagai pahlawan revolusi.
  2. Menyatakan segala duka atas kehilangan pahlawan revolusi tersebut.
  3. Tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi.
  4. Dibutuhkan suasana tentang dan tertib untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum dan semua pihak yang ikut serta dalam peristiwa 30 September dan untuk mencari penyelesaian.
  5. Di samping itu agar supaya kita jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk melanjutkan dan menyelamatkan revolusi khususnya terhadap ancaman Nekolim yang sudah tentu akan dilaksanakan jika revolusi Indonesia menjadi kacau balau.
  6. Untuk itu Presiden menegaskan agar jangan kita dikemudikan oleh peranan perorangan oleh tindakan-tindakan yang membuat kehidupan bangsa terpecah-pecah membuat Angkatan Bersenjata kita terpecah belah. Ini memang yang dikehendaki dan ditunggu-tunggu oleh nekolim. Pelajaran dari amsa lampau ialah bahwa gontok-gontokan antara kita selalu diikuti oleh serangan dari pihak Nekolim[3].
Seiring berjalannya waktu pada saat melakukan rapat paripurna Laksamana Omar Dhani melaporkan telah menahan sejumlah sukarelawan (sukwan/sukarelawati) di Halim Perdanakusuma yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini memicu amarah rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa PKI harus dibubarkan secepatnya, berbeda dengan beberapa partai politik yang ada saat itu tidak berbuat secara sepihak melainkan menyerahkan mandatnya atau memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden Sukarno,partai politik itu diantaranya adalah N.U, PNI, IPKI, PSII, Partai Katholik, Parkindo, dan PERTI.Menurut Baskara T Wardaya dalam wawancaranya dengan Mbah Andaryoko mengatakan bahwa Bung Karno dalam pidatonya menyatakan “Saya tidak akan membubarkan PKI, itu sama saja memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merobek-robek dadanya sendiri.” Hal ini dapat dikatakan jika Sukarno langsung membubarkan PKI beserta Ormasnya, para pengikutnya akan memberontak besar-besaran terhadap pemerintah bangsa Indonesia.
Partai Politik 1965
Dalam menanggapi persoalan gestapu PKI, PNI (Ali Surachman) tetap mempercayakan penyelesaian politik khususnya tindakan yang akan diambil terhadap petualangan kontra-revolusi G-30-S yang didalangi oeh PKI kepada Presiden/pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI/Bapak Marhaenisme bung Karno[4]. Pernyataan ketujuh partai itu dalam memberikan tanggung jawabnya kepada Presiden Sukarno secara menyeluruh sesuai dengan rasa pertanggung jawaban beliau kepada bangsa, negara dan revolusi.

Ketujuh partai tersebut telah menyatakan sikapnya didalam sebuah pernyataan bersama yang disampaikan kepada kepala negara oleh Frans Seda. Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh setiap pimpinan partai diantaranya H. A. Sjaichu (NU), Ali Sastroamidjojo (PNI), Ratu Aminah Hidajat (IPKI), Harsono Tjokroaminoto (PSII), F.C. Palaunsuka (Partai Katholik), JCT Simorangkir (Parkindo) dan T.S. Mardjohan (PERTI).

Pernyataan bersama yang merupakan hasil pertemuan ketujuh partai politik itu pada tanggal 28 November yang lalu, selengkapnya berbunyi :
  1. Menyambut dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kesetiaan kepada amanat Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno yang disampaikan dalam sidang musyawarah dengan Parpol-parpol Rabu tanggal 27 Oktober 1965 yang lalu di Guest House Istana Jakarta.
  2. Menjadikan amanat tersebut sebagai pegangan dan pedoman kita dalam membantu Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno menyelesaikan peristiwa Kontra Revolusi “Gerakan 30 Sept” dalam suasana tenang dan tertib.
  3. Bertekad bulat untuk menghindarkan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dapat memberi kesempatan atau alasan-alasan kepada Nekolim untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Nasional progresif Revolusioner, serta persatuan antara kami dengan Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dan ABRI.
  4. Tetap bertekad bulat menyelamatkan Revolusi Nasional Indonesia yang bersendikan Pancasila dan menentang segala Nekolim, yang berusaha membelokkan haluan Revolusi.
  5. Menyerahkan dan mempercayakan sebulat-bulatnya kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno menyelesaikan kontra revolusi “Gerakan 30 September”secaramenyeluruh sesuai dengan rasa keadilan dan rasa pertanggung jawaban beliau kepada Bangsa, Negara, dan Revolusi terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa sekarang dan dihari kemudian[5].
  6. Isi penyataan yang ditandatangani oleh ketujuh parti itu merupakan tuntutan masyarakat untuk pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta tekad presiden untuk mencari penjelasan politis berkenaan dengan peristiwa gestapu. Pada tanggal 24 Desember 1965 dalam surat kabar Sinar Harapan sidang terbatas KOTI (Komando Operasi Tertinggi) diputuskan untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc, panitia pertama bertugas meneliti keadaan ekonomi dan keuangan, sedangkan panitia yang kedua diberi nama FactFindingCommission (FFC) bertugas mengumpulkan dari dekat fakta-fakta epilog dari gerakan 30 September. Hasil panitia kedua ini berupa data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan politik peristiwa 30 September untuk disampaikan kepada Presiden, komisi ini mengabil kesimpulan besarnya keinginan rakyat agar Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Akibat tidak diindahkannya oleh Sukarno atas permintaan rakyatnya untuk membubarkan PKI mengakibatkan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Sukarno berpihak pada PKI. Kemudian, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Sukarno mengangkat Letjen. Soeharto menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), dan membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa[6].



                [1]Anonym, Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia, Archive, diakses Juli 2017.
                [2]Rosihan Anwar, Sejarah Kecil (PetiteHistoire) Indonesia Jilid 5: Sang Pelopor Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal. 120.
                [3]Khoiril Anwar, Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (2): Sikap Presiden Sukarno Mengenai Penyelesaian Politik, G30s, diakses Juli 2017.
                [4] Antara, PNI Tetap PertjajakanPenjelesaian Politik “G-30-S” pada Bung Karno, Suara Merdeka, Jumat, 10 November 1965, hal. 2.
                [5]Antara, 7 Partai Politik Serahkan Dan Pertjajakan pada Presiden Sukarno, Suara Merdeka, Rabu, 1 November 1965, hal. 1.
                [6] Baskara T Wardaya, Mencari Supriyadi Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno, Penerbit Galangpress, Yogyakarta, 2008, hal. 130.

Jakarta “Membara” Protes Insiden Trisakti

Trisakti Di Jakarta
Arsip Surat Kabar Suara Merdeka
Pada foto dokumentasi penerbit, tampak kobaran api dan aparat yang siaga menyisir lokasi sekitar, hal ini di karenakan adanya bentuk protes publik atas terjadinya insiden penembakan 6 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei kemarin. Kebrutalan aparat pemerintah memicu amukan massa yang sebelumnya sudah mengalami ketegangan. Massa yang tidak tahan dengan kepemimpinan Soeharto lebih memilih berontak demi tercapainya reformasi pemerintahan.

Akibatnya, banyak terjadi pembakaran kendaraan mobil dan gedung bertingkat dan penjarahan yang tidak pandang bulu, tidak hanya itu pom bensin dan pos polisi pun ikut di bakar. Tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan lantaran terjebak didalam gedung bertingkat yang di bakar, dan banyak pula warga sipil yang merasa dirugikan lantaran mobil dan gedungnya yang di bakar massa. Maraknya diskriminasi terhadap warga etis cina memperparah kerusuhan mei ini. Tidak sedikit warga etnis cina yang kembali ke Negara nya secara permanen dan tidak kembali lagi lantaran takut terkena imbas keamarahan massa demonstran.

Selain itu pada foto dokumentasi penerbit, tampak foto Megawati yang mengunjungi Universitas Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya penembakan yang menewaskan beberapa mahasiswa Universitas Trisakti. Di samping foto Megawati yang di kelilingi pers, ada foto mayat mahasiswa yang tewas saat melakukan demonstrasi.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 diawali dengan menurunnya nilai rupiah terhadap $US dollar, dimana $1 US dollar pernah setara dengan Rp. 14.000,00 dengan nilai sebelumnya yaitu bisa setara dengan Rp. 2.600,00. Krisis yang membuat runyam perekonomian Indonesia ini, karena fundamental ekonomi tidak di bangun, karena uang negara di korup oleh penguasa. Seharusnya, dana hutang dari luar negeri itu masuk ke dalam kas negara. Akan tetapi, begitu hutang atau investasi itu datang, langsung di gunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan dana proyek itu di potong-potong dan di bagikan kepada oknum penguasa (TB, Nugroho, 99 : 2006)

Tragedi yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 mei 1998 merupakan puncak dari semua kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan menjadi marak setelah terjadinya penembakan yang menewaskan 6 mahasiswa yaitu Elang Mulya Lesamana, Hartarto, Hafidin Royani, Hendriawan, Vero Dan Alan, tidak hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota besar lainnya seperti Solo,medan, palembang dan Jogja. Dan pada tanggal 14 Mei, merupakan kerusuhan yang dipicu oleh adanya protes warga mengenai kebrutalan aparat pemerintahan hingga menewaskan warga sipil. Pembunuhan massa demonstran ini di ekspose oleh media massa sehingga masyarakat dunia mengetahui dan memberikan perhatian dimana kemudian pemerintah Indonesia menjadi sorotan dunia karena aparat militernya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (TB, Nugroho, 88 : 2006 ).

Keterpurukan Soeharto diperparah dengan akan diadakannya people power yang akan dipimpin Amin Rais pada tanggal 20 Mei 1998 di Monas dan ternyata dibatalkan karena jalan-jalan yang menuju lapangan Monas telah dipenuhi oleh barikade kawat berduri dan kendaraan tempur ABRI serta pasukan bersenjata yang siap tembak terhadap massa yang memaksa masuk ke lapangan Monas. Meskipun gerakan people power di Jakarta di batalkan demi kemanan, gerakan people power di Yogyakarta berlangsung dengan damai dengan mengadakan ritual Pisowanan Ageng pada 20 Mei 1998. Gerakan massa secara besar-besaran ini dilakukan dengan damai dan dengan semakin terpuruknya Soeharto akhirnya reformasi pemerintah yang di harapkan massa dapat terwujud.


Sumber                                                           
          T. Barata Nugroho. 2006. Prahara Reformasi Mei 1998;Jejak-Jejak Kesaksian. Semarang : UPT UNNES Press. 
          Tim Editor. 2000. Titik Tolak Reformasi ; Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Gambiran : LKiS.
          Suara Merdeka. Jakarta "Membara" Protes Insiden Trisakti. Kamis, 14 Mei 1998.

(Oleh: Sindi Safitri)

Roeslan Abdulgani Sang Politikus

Roeslan Abdulgani Sang Politikus
Roeslan Abdulgani
Dr. H. Roeslan Abdulgani lahir di Surabaya, 24 November 1914, dan sudah berusia 90 tahun (24 November 2004) Karunia Tuhan. Ayahnya saudagar, punya toko di jalan besar, ibunya guru agama. Pendeknya, dia dari keluarga berada. Roeslan sekolah di HBS (SMA) dan Europese Kweekschool (Sekolah Guru). Sebagai pelajar, dia sudahmenjadi anggota Indonesia Muda (Rosihan Anwar, 2012).

Roeslan akrab dipanggil Cak Roes yang pernah menjabat Rektor IKIP Bandung (Sekarang UPI Bandung). Saat muda dulu Cak Roes pernah menjadi angota Jong Islamieten Bond dan Indonesia Muda, saat itu Indonesia Muda adalah organisasi yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda, pada saat sekolah di Europese Kweekschool ia dikeluarkan dari karena ketahuan menjadi anggota Indonesia Muda.

Roeslan adalah juru bahasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berunding dengan tentara Inggris yang baru mendarat. Dia kenal dengan Brigadir Jendral Mallaby yang kelak tewas. Pertempuran besar meledak pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian ia terpaksa menyingkir ke Malang untuk bekerja di Kementrian Penerangan dan diangkat menjadi Sekertaris Jendral Kementrian Penerangan yang berkedudukan di Yogyakarta pada saat itu. Setelah penyerahan kedaulatan ia ikut pindah ke Jakarta dan pernah menjabat sebagai Sekertaris Jendral Departemen Luar Negeri pada tahun 1954-1956 yang tidak lama kemudian menjadi Sekertaris Jendral Konferensi Asia-Afrika di bandung pada tahun 1955. Setelah jabatan menteri Luar Negeri pada kabinet Ali Sastromidjojo II, ia menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962-1966 dan menjadi Rektor pertama IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI Bandung pada tahun 1964-1966. Setelah Soeharto menjadi Presiden, Roeslan Abdulgani dipercaya sebagai Duta Besar RI di Persrikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967-1971.

Menurut Rosihan Anwar dalam bukunya  Sejarah Kecil Petite Historie Indonesia Jilid 5 pada awal tahun 1951 Presiden Sukarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke Filipina atas undangan Presiden Elpidio Quirino, ia berpidato mengenai kolonialisme untuk menunjukan kekejaman kolonilaisme, Sukarno memegang tangan Roeslan dan mengangkat tangannya shingga publik melihat Roeslan kehilangan tiga jari tangan kananya yang disebabkan pada saat Belanda melancarkan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948, Roeslan sedang menaiki sepeda ke kantornya terkena tembakan mitraliur pesawat terbang Belanda dekat Kali Code yang menyebabkan tangannya luka dan beberapa jari harus terpaksa di potong.

Pada tanggal 25 Juli 1966 dibentuknya Kabinet Ampera. Roeslan diangkat sebagai Kepala Perwakilan RI di PBB, New York dan bersamaan dengan itu Soedjatmoko menjadi Duta Besar RI di Washington. Sukarno memerintahkan RI untuk keluar dari PBB, Januari 1965 tetapi pada tanggal 26 September 1966 Indonesia kembali bergabung dengan PBB dan menjadi juru bicara Manipolusdek. 

Di Belanda terbit beberapa buku yang menyoroti Roeslan dan buku yang menggemparkan adalah Villa Maarheeze (1998) oleh sejarawan Bob de Graaf dan politikolog Cees Wieberes. Mereka menulis Roeslan sebagai "Sumber yang amat dipercaya" yang digunakan spion jagoan Virgil, Letnan Intel J. Bakker yang pada aksi militer kedua di Yogyakarta yang hendak menembak Presiden Sukarno (Rosihan Anwar, 2012).

Pejuang kemerdekaan yang akrab dipanggil Cak Roes ini dirawat sejak hari Jumat dengan keluhan sesak napas dan penurunan kesadaran. Atas perintah Presiden Yudhoyono, ia dirawat tim dokter kepresidenan. Namun, kondisinya yang terus menerus turun hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit pusat TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Juni 2005 pukul 10.20 dan meninggalkan seorang istri, lima anak, sepuluh cucu, dan enam cicit.

Riwayat Pendidikan

  • Pendidikan dasar (HIS) di Surabaya (1928)
  • Pendidikan Menengah (HBS) di Surabaya (1934)
  • Kursus Tata Buku A dan B (1938)
  • Pendidikan Notariat I dan II (1938-1942)
  • Gelar Guru Besar di IKIP Bandung (1963)
  • Hunter College, New York (1968)
  • Barnard College, New York (1969)
  • University of Columbia, Amerika Serikat (1970) 
Karier
  • Ketua Indonesia Moeda (1934)
  • Sekertaris Jendral Kementrian Penerangan RI (1947-1949)
  • Sekjen Deppen (1947-1954)
  • Sekjen Deplu (1954-1956)
  • Sekjen KAA, Bandung (1955)
  • Menteri Luar Negeri 91956-1957)
  • Wakil Ketua Dewan Nasional, Jakarta (1957-1959)
  • Wakil Ketua DPA (1959-1962) 
  • Wakil Ketua IV DPP PNI (1964) 
  • Menteri Koordinator, merangkap Menteri Penerangan (1962-1966) 
  • Anggota Presidium Kabinet (1965-1966)
  • Wakil Perdana Menteri (1966-1967) 
  • Dubes RI di PBB, New York (1967-1971) 
  • Kepala BP7 Pusat (1978- 1992) 


Sumber                                                      
         Anwar, Rosihan. 2012. Sejarah Kecil (Pertite Historie) Indonesia Jilid 5 Sang Pelopor Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
        "Cak Roes Menutup Mata", Liputan 6, 29 Juni 2005.
        "Roes Abdulgani", Wikipedia, 24 Maret 2017.

Peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan)

Republik maluku selatan
Lambang RMS (sumber on slideshare)

RMS atau Republik Maluku Selatan adalah sebuah republik di kepulauan Maluku yang diproklamirkan di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang terlepas dari RIS (Republik Indonesia Serikat), dibawah pimpinan Dr. Soumokil, bekas jaksa Agung Negara Indonesia Timur.[1]Sebelum bergabung dengan RIS, Maluku merupakan provinsi dari NIT (Negara Indonesia Timur), yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 23 Desember 1946, yang wilayahnya terdiri Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, selain itu, juga terdapat negara-negara lain seperti Negara Borneo, Negara pasundan dan sebagainya; masing-masing negara itu memiliki pemerintahan dan wilayahnya sendiri.[2]Hal ini terjadi karena ketika proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, wilayah negaranya hanya Jogjakarta sampai sebagian Distrik Jakarta. Hingga akhirnya Soekarno membentuk RIS (Republik Indonesia Serikat), dan pada 27 Desember 1949, dan semua negara-negara yang tadi sudah disebutkan sebelumnya bergabung dalam RIS.

Namun di dalam Konstitusi RIS berisi memberikan kesempatan kepada rakyat negara-negara bagian untuk menyatakan pendapatnya untuk dapat melepaskan diri dari RIS, sesuai konstitusi tersebut, berdasarkan hak sejarah dan sesuai ketentuan-ketentuan hukum Internasional, maka RMS memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 April 1950, serta RMS memiliki syarat yang sah sebagai sebuah negara, karena memiliki pemerintahan, memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki Undang-undang Dasar dan perangkat hukum lainnya dan memiliki pengakuan internasional.[3]

Hal ini sesuai dengan kesaksian Hothari (Kepala Kehakiman RMS), dalam sidang di Pengadilan Kapten Hardjokusumo, mengenai pendapat saksi apakah pemerintah RMS sah atau tidak, Menurut saksi mungkin proklamasi itu dilakukan atas desakan rakyat, tetapi ternyata lambat laun rakyat menjadi pasif, karena ternyata RMS tidak dapat menjamin penghidupan rakyat dengan baik.[4]

Dengan mengesampingkan kesaksian Hothari tentang sikap rakyat yang lambat laun menjadi pasif, ditambah dengan Soekarno selaku presiden RIS yang baru memproklamasikan pembentukan NKRI, 3 bulan 20 hari setelah proklamasi pembentukan RMS, atau tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1950, sehingga dapat diartikan bahwa Republik Maluku Selatan memang ada dan sah.

Oleh pemerintah NKRI, RMS dianggap gerakan separatis dengan tujuan agar lepas dari NKRI dan pemerintah segera bertindak dengan melancarkan agresi bersenjata, untuk menumpas RMS, namun Proklamasi RMS itu sudah disiapkan secara matang oleh Soumokil dan kawan-kawannya, diantaranya ia berhasil memindahkan pasukan KNIL dan pasukan baret hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon, pasukan-pasukan itulah yang menjadi tulang punggung perlawanan RMS.[5]

Seperti kesaksian Kapten Rusmono(Komandan Bat-512 jang bertugas di Seram)dalam persidangan Kapten Hardjokusumo, menerangkan bahwa ketika ia mendarat didaerah Seram, terdapat pasukan-pasukan RMS yang bersenjatakan panah, dan ditugaskan mencegat pasukan-pasukan TNI.Kapten Rusmono juga memberikan kesaksian, bahwa pengaruh RMS dikalangan rakyat tidak ada sama sekali. Hanya oleh karena ancaman-ancaman dari tentara RMS, maka rakyat terpaksa mengikuti semua apa yang dikatakan oleh orang-orang RMS.[6]

Pada tanggal 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS/TNI mendarat di Laha, Pulau Buru; dengan susah payah karena belum mengenal medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di pulau Buru, setelah pulau Buru dapat dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Seram, karena RMS ternyata memusatkan kekuatan pasukannya di pulau Seram dan Ambon di Maluku Tengah; Setelah Seram dapat dikuasai, gerakan selanjutnya diarahkan ke Ambon; Pada permulaan bulan November kota Ambon dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang sengit dengan korban yang besar[7]

Kekalahan di Ambon berujung pada ditahannya pemimpin-pemimpin RMS dan diadili di pengadilan jogja, serta pengungsian pemerintahan RMS dari pulau-pulau tersebut dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda, tahun berikutnya, 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan "Republik Maluku Selatan" wikipedia.[8] Bahkan ketika konflik yang terjadi di Maluku sekitar tahun 1999, antara umat agam Islam dan Kristen, Pemerintah menduga bahwa ada simpatisan RMS yang masih tersisa di maluku yang ikut andil dalam memicu pertikaian tersebut. Hal ini diketahui ketika aparat keamanan setempat menemukan dokumen yang berisi skenario RMS untuk mempengaruhi tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat Maluku dan dunia Internasional untuk mendukung gerakan mereka yaitu mewujudkan negara RMS terpisah dari NKRI.[9]

Entah benar atau cuman provokasi dari pemerintah agar masyarakat maluku membenci RMS, tetapi yang pasti perdamaian harus tetaplah dijaga. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk meredam konflik yang terjadi di maluku, serta agar tidak muncul lagi gerakan separatisme seperti RMS, maka pemerintah memprakarsai pertemuan dua komunitas, islam dan kristen, yang diselenggarakan di luar maluku, tepatnya di Malino, dibawah koordinasi Menko Kesra Yusuf Kalla, yang disebut kesepakatan malino II,yang salah satu isinya yaitu “Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku, dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai payung hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan maluku, wajib meninggalkan Maluku” dan “Membentuk tim Investigasi independen nasional untuk mengusut peristiwa 19 januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM dan lain-lain sebgainya, demi tegaknya hukum.[10]


[1] Ginandjar Kartasasmita, dkk, 30 tahun indonesia merdeka 1950-1964, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1981), h. 38 
[2] Samuel Waileruny, Membongkar Konspirasi Dibalik Konflik Maluku, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), h. 204 
[3] Ibid h. 204-205 
[4]Suara Merdeka, 02 April 1995 
[5] Ginandjar Kartasasmita, dkk, 30 tahun indonesia merdeka 1950-1964, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1981), h. 38 
[6]Suara Merdeka, 02 April 1995 
[7] Ginandjar Kartasasmita, dkk, 30 tahun indonesia merdeka 1950-1964, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1981), h. 38. 
[8]Wikipedia Bahasa Indonesia, Republik Maluku Selatan, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan, pada 16 mei 2017 pukul 12.00. 
[9] Widjdan Hamam, dkk, Sejarah TNI AD 1974-2004, (Jakarta: Dinas pembinaan Mental Angkatan Darat, 2005), h. 195-196. 
[10]Widjdan Hamam, dkk, Sejarah TNI AD 1974-2004, (Jakarta: Dinas pembinaan Mental Angkatan Darat, 2005), h. 201-102.

(Oleh: Agung Dwi Atmojo)

Peristiwa Lima Belas Januari (Peristiwa Malari)

Kerusuhan di daerah Jakarta
Menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 15 Januari 1974 di Jakarta, terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, pusat perbelanjaan yang megah, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Cina di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok, Pancoran, Jalan Sudirman, dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut[1]. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah. Oleh Karena itu, peristiwa ini diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang popular dengan nama Malari.

Peristiwa domonstrasi mahasiswa ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa hampir di semua kampus. Beberapa sebab keresahan mahasiswa dan masyarakat adalah, pertama, adanya tulisan-tulisan dalam Harian Nusantara yang mengulas tentang cukongisme, mengulas mereka yang kaya dan pengaruhnya terhadap kekuasaan. Kedua, merembesnya ideologi New Left dan gerakan mahasiswa New Left yang anti-establishment. Ketiga, Jenderal Sumitro mencetuskan gagasan tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru, sehingga mahasiswa bisa melakukan kritik yang dikemas melalui diskusi, seminar, dan pertemuan informal di kampus. Pada puncaknya, menjadi pernyataan sikap dalam bentuk unjuk rasa, pemasangan poster, serta penyebaran pamflet dan brosur.

Pada berbagai kesempatan Sumitro mencetuskan mengenai konsepsinya tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru yaitu kepemimpinan yang memupuk kepemimpinan nasional secara utuh. Menginjak Desember 1973, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Sasarannya antara antara lain Kedutaan Besar Jepang di Jalan Thamrin. Mahasiswa mengeluarkan memorandum yang berjudul Mahasiswa Menuntut. Memorandum Mahasiswa Menggugat juga disampaikan kepada pejabat Departemen Luar Negeri.[2]

Karena aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat, pada 1 Desember 1973, Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jakarta Raya (Laksusda Jaya) menyerukan agar mahasiswa menghentikan gerakan-gerakannya. Sejak pengumuman seruan itu mahasiswa yang melakukan aksi semakin nekad. Sementara itu, para Ketua Dewan Mahasiswa, di Cibogo, pada 30 Desember 1973 berhasil merumuskan Deklarasi Mahasiswa dan memorandum yang berisi agar pemerintah melaksanakan kepemimpinan terbuka yang ditandatangani oleh lima belas Ketua Dewan. Pada 11 Januari 1974, Presiden mengadakan dialog dengan mahasiswa selama dua jam.[3]

Sekalipun telah bertemu dengan presiden, sentimen anti modal asing semakin menguat. Pada 12 Januari 1974, sejumlah mahasiswa berkumpul di kampus UKI Jalan Diponegoro melakukan siaga dengan membakar dua patung kertas yang diberi nama “Imperialis Ekonomi Jepang” dan “Anjing Tokyo” serta menggelar poster-poster yang bernada anti-Jepang.

Perdana Menteri Kakuei Tanaka tiba di Jakarta pada Senin 14 Januari 1974, dan para mahasiswa menyambutnya dengan memblokade jalan keluar bandar udara Kemayoran[4]. Pada keesokan harinya terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran lewat Jalan Thamrin menuju arah istana. Pasukan tentara, polisi, dan kendaraan-kendaraan lapis baja telah dikerahkan untuk melakukan penjagaan besar-besaran terhadap para demonstran anti-Jepang selagi Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Istana Merdeka, Jakarta. Laporan-laporan dari beberapa kantor berita menyatakan bahwa ribuan demonstran itu kemudian berusaha mencari kendaraan-kendaraan buatan Jepang di jalan-jalan kota Jakarta. Mereka membuka kap-kap mobil dan membakarnya. Para demonstran yang datang bukan hanya dari Jakarta, melainkan juga dari luar Jakarta. Mereka menyanyikan semboyan-semboyan “hancurkan Jepang dan kaum imperialis ekonomi”.

Sebuah laporan lainnya menyatakan bahwa tentara telah melepaskan tembakan terhadap sekelompok demonstran yang memecahkan kaca-kaca etalase toko mobil Jepang. Dikatakan bahwa mereka memecahkan kaca dan membakar mobil-mobil Jepang di luar toko perwakilan Toyota Astra yang letaknya berseberangan dengan Istana Negara. Berbagai laporan kantor berita dari Jakarta kemarin selanjutnya menyebutkan bahwa jumlah demonstran yang sedikitnya seribu orang diantaranya terdiri dari mahasiswa.

Kantor berita “UPI” mengatakan sejumlah mahasiswa ada yang berhimpun di kaki Monumen Nasional dekat dengan tempat penginapan Perdana Menteri Tanaka dan putrinya. Sedangkan kantor berita “AP” menyatakan bahwa empat ribu mahasiswa mengadakan rapat-rapat umum di kampus di masing-masing universitas di Jakarta dengan membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan “go to hell with your said, Tanaka San”. Demonstrasi tersebut merupakan yang paling terakhir dari suatu rangkaian tindakan protes yang ditujukan terhadap kebijaksanaan ekonomi Jepang, selama kunjungan PM Jepang ke lima negara Asia. Demikian menurut Radio Australia.[5]

Berita terakhir mengabarkan bahwa kerusuhan masih terus berlangsung di Jakarta walaupun telah berlaku larangan keluar rumah di waktu malam untuk menyusul demonstrasi memprotes kunjungan PM Tanaka. Para demostran dilaporkan telah membakar mobil-mobil dan harta benda berharga lainnya di Pasar Senen.

Dalam demonstrasi itu, dilaporkan telah dibakar puluhan mobil buatan Jepang. Selain itu juga ada perusakan terhadap barang-barang made in Japan. Mereka kemudian berbaris dan menuju gedung Kedubes Jepang di Jalan Thamrin dimana 23 buah jendela dihancurkan. Polisi akhirnya turun tangan untuk mencegah seorang mahasiswa yang berusaha menurunkan bendera Jepang.

Pihak kepolisian telah menggambarkan demonstrasi mahasiswa tersebut sebagai yang terbesar sejak tahun 1966 sewaktu mahasiswa turun ke jalan-jalan untuk menumbangkan pemerintah Orde Lama. Dalam demonstrasi mahasiswa kepada PM Tanaka tersebut, pasukan tentara dilaporkan telah menggunakan semprotan air sekurang-kurangnya dua kali ketika para demonstran melumpuhkan perdagangan di pusat kota Jakarta.

PM Tanaka dilaporkan terpaksa membatalkan acara resminya berziarah ke Taman Pahlawan Kalibata dan bahkan ia boleh dikatakan telah “menjadi tahanan” dari mahasiswa di tempat penginapannya di Wisma Negara. Sejumlah besar polisi dan tentara bersenjata berusaha menjauhkan para demonstran dari Istana dimana acara-acara resmi berlangsung. Juga acara yang disediakan untuk Ny. Makiko Tanaka (anak perempuan PM Tanaka) untuk mengunjungi rumah sakit anak-anak cacat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta terpaksa dibatalkan karena tidak dapat keluar dari lingkungan Istana.[6]

Sehubungan dilancarkannya demonstrasi mahasiswa, Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Panglima Kopkamtib Jenderal Sumitro telah menyerukan kepada para mahasiswa adar menjaga ketertiban. Sumitro bergegas mencegat mereka di Bundaran Air Mancur di depan Bank Indonesia, agar tidak memasuki kawasan di sekitar Monumen Nasional yang harus steril dari gangguan keamanan dan kerusuhan. Para demonstran kemudian berbalik arah.[7]

Dengan menggunakan pengeras suara dan berdiri di atas mobil terbuka, Jenderal Sumitro telah menyerukan agar mereka berhenti berdemonstrasi dan pulang ke rumah masing-masing. Jenderal Sumitro selanjutnya mengatakan bahwa pemerintah menyadari penuh keluhan-keluhan para mahasiswa dan sedang mengambil tindakan korektif dalam Repelita II. Dikatakannya, “Sikap Jepang kini telah berubah dan PM Tanaka berada di Indonesia untuk menambah perbaikan-perbaikan lebih lanjut”.

Sementara itu, dalam menghadapi para demonstran di luar gedung Kedubes Jepang, Menlu Adam Malik telah mengatakan bahwa Kedubes tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Menlu Adam Malik mengatakan kepada para mahasiswa agar jangan mengambil bendera negara lain ataupun mengambil suatu tindakan terhadap pemerintah negara lain yang tidak dikehendaki terjadi pada pemerintah sendiri. Dalam hal ini, Rektor Universitas Indonesia khususya malam itu telah menyerukan kepada seluruh mahasiswanya agar jangan keluar kampus menyusul masih terjadinya kerusakan di jalan-jalan malam itu.

Berkaitan dengan peristiwa ini beberapa orang ditahan. Tokoh-tokoh yang harus bertanggung jawab terhadap kerusuhan tersebut ditahan dan diajukan ke muka pengadilan, antara lain Hariman Siregar, Sjahrir dari Jakarta, dan Muhammad Aini Chalid dari Yogyakarta[8]. Dari hasil pemeriksaan pengadilan telah terbukti bahwa rangkaian peristiwa yang berpuncak pada kerusuhan tersebut, yang dikenal sebagai “Peristiwa Malari” merupakan tindakan pidana subvensi.
Selain itu, berkaitan dengan peristiwa ini pula, Pangkopkamtib Jenderal Sumitro mengundurkan diri, dan pejabat panglima Kopkamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Soedamono yang semula menjadi Wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kopkamtib.

Sementara itu, pada tanggal 17 Januari 1974 pemerintah menetapkan langkah-langkah preventif dan represif guna mengatasi keadaan yang meliputi penertiban pelaksanaan hak-hak demokrasi, pencegahan timbulnya tindakan-tindakan yang menjurus serta membuka peluang ke arah makar, pengembangan, dan pemantapan saling pengertian antara pemerintah dan DPR, kekuatan-kekuatan sosial politik, dan pers[9]. Juga telah dilakukan tindakan-tindakan pengusutan terhadap mereka yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan melawan hokum, seperti perampokan dan pembakaran. Demikian juga telah diambil langkah-langkah pemulihan keamanan serta kehidupan ekonomi di Jakarta.
Peristiwa Malari
Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang dikenal dengan Peristiwa Malari. Kedua gambar ini menunjukkan keadaan di Harmoni dan di Jalan Ir. H. Juanda, tempat mobil-mobil Jepang dirusak, digulingkan, dan dibakar. Kerusakan seperti itu kemudian meluas di hampir seluruh pelosok kota Jakarta pada tanggal 15 Januari 1874.

Kerusakan tidak hanya terbatas pada luapan-luapan anti-Jepang. Pusat perkotaan Pasar Senen setelah diserbu dan dibakar, disertai dengan pencurian dan perampokan barang dagangan. Gerakan-gerakan perusakan juga dilakukan terhadap pabrik-pabrik, toko-toko, dan tempat-tempat umum di Kota Jakarta. Di Jalan Gajah Mada, sepeda motor buatan Jepang dirampas begitu saja dari pemiliknya lalu dilemparkan ke Sungai Ciliwung.

Tokoh-tokoh yang harus mempertanggung jawabkan Peristiwa Malari diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hariman Siregar salah satu di antaranya, mulai diperiksa tanggal 2 Agustus 1974 (gambar kiri). Sesudah Hariman, giliran selanjutnya adalah Drs. Sjahrir (gambar kanan).



[1] Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 637.
[2] Ibid. hlm. 639.
[3] Sudirman, Adi, Sejarah Indonesia Lengkap: dari Era Klasik hingga Terkini (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hlm. 429.
[4] Harian Suara Merdeka, 16 Januari 1974
[5] Harian Suara Merdeka, 16 Januari 1974
[6] Harian Suara Merdeka 16 Januari 1974
[7] Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 641.
[8] Kartasasmita, Ginandjar, 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1974-1975 (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1981), hlm. 28.
[9] Ibid. hlm 28.


(Oleh: Adi Riski Hidayat)

Bangunan Tua Berjiwa Muda Blenduk dan Marba

kota lama semarang dulu dan sekarang
Sumber foto dulu: KITLV
Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah ini terkenal julukannya sebagai kota lumpia sebagai kuliner khas kota yang satu ini. Namun, selain terkenal akan kuliner khasnya kota Semarang ini identik dengan sejarahnya yang begitu panjang, terbukti bahwa adanya Kota Lama Semarang menandakan kota ini sebagai tempat aktifitas amat penting sejak zaman dahulu.

Kota Lama Semarang sendiri menjadi pusat perdagangan pada abad ke-19 ini yang memiliki luas sekitar kurang lebih 31 hektar, kini menjadi destinasi wisata andalan bagi pemerintah kota Semarang. Ciri khas gaya arsitektur Belanda masih jelas terlihat pada kota lama ini, terutama yang paling sering di kunjungi adalah Gereja Blenduk dan Gedung Marba. 

Gereja Blenduk



dulu dan sekarang gereja blendukGereja Blenduk sendiri merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda yang kini berusia lebih dari 200 tahun dan menjadi Landmark kota Semarang saat ini. Dibangun oleh masyarakat Belanda pada saat itu sekitar tahun 1753 dengan bentuk bangunannya yang heksagonal (persegi delapan) terletak pada Jalan Letjend. Suprapto No.32. 

Penamaan Blenduk sendiri diambil dari atap bangunannya yang terdapat kubah besar, dalam bahasa Jawa sendiri Blenduk artinya kubah. Dapat dikatakan bahwa gereja ini merupakan Gereja Kristen tertua di Jawa Tengah dan mengalami beberapa perubahan sejak berdirinya gereja ini, pada tahun 1894 arsitek Belanda bernama H.P.A de Wilde dan W. Westmaas merenovasi gereja Blenduk yan bentuknya bertahan hingga saat ini. Kini menjadi destinasi wisata yang diminati banyak pengunjung untuk melihatnya dan Gereja inilah yang menjadi peran besar terhadap perkembangan agama Kristen di Semarang.

Berjalan menyebrangi jalan yang ada didepan Gereja Blenduk, terdapat bangunan tua bergaya klasik yang masih berdiri dengan kokoh walaupun terlihat kurang terawat seperti gereja Blenduk.

Gedung Marba

Menelisik sejarahnya bangunan gedung yang berlantai dua ini dulunya merupakan kantor usaha pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Keunikan yang terlihat dari gedung ini diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke 18 dan pembangunan ini diperkarsai oleh seseorang warga negara Yaman bernama Marta Badjunet, dari singkatan namanyalah gedung ini diberi nama Gedung Marba untuk mengenang jasanya.
dulu dan sekarang gendung marba
Gedung ini terletak didepan Gereja Blenduk dengan tembok khasnya yang masih terlihat jelas menggunakan bata dan diberi warna merah tua menjadikan lebih eksotis ketika sore hari. Sayangnya kini gedung ini tampak kurang begitu terawat walaupun pernah mengalami perbaikan-perbaikan, tapi terjadi kerusakan yang cepat karena dijadikannya gudang.


Kini kedua tempat tersebut hingga saat ini menjadi tempat favorit sebagai objek fotografi dan menikmati suasana kota semarang bergaya klasik seperti di eropa.

Gerakan Kebangsaan pada Masa Jepang

Jepang di Indonesia
Pendudukan militer Jepang yang begitu sangat di rasakan oleh bangsa Indonesia selain dari segi yang merugikan akibat pendudukan Jepang, juga membawa akibat yang menguntungkan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan gerakan nasionalisme Indonesia. Sebagaimana di ketahui, pada waktu pecahnya perang pasifik, pergerakan kebangsaan Indonesia sudah berusia tiga dasawarsa lebih. Rasa ke indonesiaan jelas telah tersebar luas di kalangan bangsa Indonesia, dan aspires untuk kemerdekaan nasional juga sudah sangat kuat dan hidup.

Fenomena baru berkaitan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia akibat pendudukan militerisme Jepang dapat dilihat dari kebijakan Jepang untuk membentuk kesatuan-kesatuan militer atau semi militer yang merekrut para kaum muda Indonesia meskipun tujuan utama pembentukan kesatuan – kesatuan militer dan semi militer tersebut tidaklah lepas dari obsesi Jepang untuk menang dalam peperangan melawan sekutu di pasifik, sisi lain tindakan itu adalah keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena dengan memasuki badan badan tersebut para pemu da telah mendapatkan pendidikan militer secara langsung dari Jepang. Mereka dengan cara demikian memperoleh pengetahuan dan pengalaman militer, strategi militer dan disiplin militer model jepang, yang belakang hari ternyata sangat efektif sebagai tulang punggung dalam upaya mempertahankan dan menegakan kemerdekaan melawan belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Jepang mendirikan organisasi untuk melatih serta mengupayakan agar masyarakat desa dapat bermanfaat bagi kepentingan dan tujuan-tujuan politik pemerintah Jepang usaha-usaha itu sering di sebut dengan “Mobilisasi Massa” yang dalam arti antar batas telah mengakibatkan perubahan-perubahan sikap mental sebagian masyarakat serba dalam mengembangkan dimensi-dimensi lingkungan tempat mereka hidup. 

Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3 A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942. Gerakan 3 A ini dipimpin oleh Hihosyi Syimizu (propagandis Jepang) dan Mr. Syamsudin (Indonesia). Untuk mendukung gerakan tersebut dibentuklah barisan pemuda dengan nama Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya. Selanjutnya Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer sebagai upaya untuk membantunya di medan perang, organisasi tersebbut ialah:

Seinendan

pergerakan bangsa Indonesia pada pemerintahan JepangSalah satu bentuk organisasi sebagai implikasi dari mobilisasi massa itu adalah Seinendan, Seinendan diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat pada tanggal 29 April 1943 tujuan utamanya adalah kepentingan pemerintah Jepang dalam mendukung perang timur asia raya. Seinendan merupakan organisasi yang lebih bersifat politis dari jenis Peace Corps, dengan tugas untuk memberikan sumbangan kepada usaha perang jawa, baik untuk meningkatkan produksi maupun sebagai pengamanan garis belakang.

Keibodan

Disamping Seinendan dalam masyarakat juga di bentuk Keibodan meskipun kepopulerannya tidak seperti Seinendan maupun PETA hal ini karena pemerintah Jepang lebih mengarahkan Keibodan sebagai fungsi praktis yaitu penyelenggaraan ekonomi menunggu pungutan. Dari hal itulah Keibodan kurang disenangi oleh rakyat.

PETA

Salah satu yang menonjol dalam mobilisasi massa adalah di bentuknya Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Peta menjadi wadah bagi penggemblengan mental dan nasionalisme pemuda. Golongan pemuda itulah yang dalam revolusi kemerdekaan memiliki peranan yang penting kearah kemerdekaan untuk itulah Anderson menyatakan bahwa golongan pemuda memiliki peran yang penting dalam mendorong dan menciptakan situasi bagi revolusi nasional di Indonesia.

Badan Pertimbangan Pusat (CuoSangi In)

CuoSangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 yang beranggotakan 43 orang (semuanya orang Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)

Putera oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia dari pada untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki tiga dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Tiga hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, dan alumunium dan lain-lain yang dianggap penting untuk perang.

Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang ialah MIAI. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti-Barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan baitul mal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari hari besar keagamaan. 

Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru ditambahkan kalimat "turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". MIAI sebagai organisasi tunggal Islam golongan Islam, mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. 

Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943 dengan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya.

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan satu periode yang menentukan dalam sejarah Indonesia. Meskipun merupakan pengalaman berat dan pahit kebanyakan orang Indonesia, hal itu merupakan suatu masa peralihan yang dalam beberapa hal gerakan nasionalis mendapat kemajuan. Sebagaimana dikatakan oleh Notosusanto, meskipun terdapat beberapa nuansa dalam interpretasi, agaknya telah diterima sebagai suatu fakta dikalangan luas bahwa pasukian Jepang dismabut dengan baik oleh orang Indonesia umumnya ketika melakukan invasi ke kepulauan Indonesia dalam dua atau tiga bulan pertama tahun 1942. Dan yang lebih penting bahwa pergerakan Indonesia sebagai keseleruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif dibawah pimpinan tokoh senior pada waktu itu, yaitu Soekarno dan Moh Hatta. Hal itu sangat menarik karena kedua tokoh senior tersebut selama ini terkenal sebagai non kooperator yang gigih selama pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam kerangka perjuangan pada masa pendudukan Jepang yang bersituasi semacam itu tokoh-tokoh nasionalis mulai mengambil sikap dalam kerangka strategi perjuangannya. Hatta dan Syahrir yang telah bersahabat lama memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasan Jepang. Hatta bekerjasama dengan Jepang dan berusaha untuk mengurangi kekerasan pemerintahan mereka serta manipulasi perkembangan-perkmbangan untuk kepentingan Bangsa Indonesia Syahrir tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan bahwa tanah yang terutama didukung oleh paramantan anggota PNI baru. Soekarno yang telah dibebaskan oleh tentara Jepang dari Sumatra segera bergabung dengan Hatta yang kemudian segera mendesak kepada pemerintah militer Jepang untuk membentuk sutau organisasi politik masa dibawah pimpinan mereka.

Pada tanggal 7 september 1944 Perdana Menteri Koisi Kuniaki menjadikan kemerdekaan bagi India Timur. Akan tetapi tidak menentukan kapan tanggal kemerdekaan itu dan jelas diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan membalas janji tersebut dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan terimakasih bendera Indonesia boleh di kibarkan lagi di kantor-kantor Jawa Hokokai. Selain itu juga mulai dibentuk kelompok-kelompok pemuda dan militer baru seperti Barisan Pelopor dan barisan Hisbullah. 

Pada bulan Maret 1945 pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian mengadakan pertemuan pada akhir Mei di bangunan lama volksraad di Jakarta. Badan itu mengakhiri tugasnya setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka yang menghendaki republik kesatuan dan digantikan dengan badan baru, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki menewaskan banyak orang dan menimbulkan berbagai kerugian pada tanggal 9 Agustus itu juga 3 orang tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Moh Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat Seigon untuk menemui panglima tertinggi wilayah selatan Jendral Terauchi Hisaichi kepada mereka Terauchi menjajikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Soekarno di tunjuk sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakil ketua.

Kekuasaan Jepang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi dan menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Menghadapi kekalahan Jepang itu muncul dua pendapat yaitu antara secepatnya memproklmasikan Indonesia merdeka lepas dari Jepang dan melakukan pertemuan melalui PPKI terlebih dahulu untuk membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Dan setelah melalui proses desakan dan pertemuan antara generasi muda serta generasi tua, akhirnya Soekarno, Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejarah

Lihat;

Dulu Sekarang

Lanjut;