Agresi Militer I Sebagai Upaya Konfrontasi Belanda Terhadap Indonesia

Ketika perjuangan diplomasi kepada suatu pengakuan secara de facto terhadap Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda dalam Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional. Ketegangan-ketegangan baru timbul karena perbedaan penafsiran mengenai isi dari perjanjian yaitu “kerjasama” dan “federasi” antara Belanda dengan Indonesia. 

Tanggal 15 Juli, van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 Km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan Indonesia menolak permintaan itu. Dengan adanya ultimatum yang dilakukan oleh pihak Belanda, terbukti bahwa Belanda melakukan pelanggaran persetujuan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, pernyataan Letnan Gubernur Jendral Belanda, Dr. H. J. Van Mook di radio berpidato yang menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara Persemakmuran dan Belanda sebagai negara Induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, belanda mengajukan beberapa tuntutan yang isinya sebagai berikut :
  • Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat). Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan.
  • Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa Belanda, juga Inggris sebelumnya, sering melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah ditanda tangani. Tampaknya, bagi Belanda perjanjian dengan pimpinan dari negara bekas bekas jajahan seperti tidak ada artinya.[1] Selain melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Belanda-Indonesia, dari pihak Belanda terus membentuk negara-negara boneka di wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memecahbelah kekuasaannya.
Baca Juga : Perundingan Linggarjati
Mulainya Operasi Militer 
Persetujuan Linggarjati ini dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947, yang menggunakan kode Operatie Product, kemudian dikenal sebagai Agresi I. Sesuai dengan namanya, tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya, dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.[2] Agresi ini menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa tengah mereka memfokuskan di daerah pantai Utara, di Jawa Timur mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu, dan di wilayah Sumatera Timur mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

foto agresi militer belanda pertama
Barisan Mobil dan Tentara untuk Melakukan Agresi Militer Belanda Pertama
Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling/pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat.[3]

Secara umum, Belanda merasionalkan keputusan mereka untuk menggunakan kekuatan militer dengan alasan bahwa pemerintah Republik tidak cukup megawasi unsur-unsur ekstremis yang tersebar dalam wilayah Republik sehingga menghalangi implementasi Perjanjian Linggarjati yang sudah dibuat.[4] Padahal ketika Belanda belum melakukan penyerangan, pemerinta Indonesia sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap unsur ekstrimis (bersenjata tidak tetap) dan kemudian meningkatkan kembali pengawasan akibat penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda.

Sungguh ironis bahwa demi menahan agresi Belanda secara efektif, maka organisasi militer Republik perlu disebar dan komando satuan bersenjata perlu diberi kekuasaan otonom kembali. Padahal hal itu sudah dihapuskan oleh para pimpinan Indonesia selama 18 bulan sebelumnya.[5]

Campurtangan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Pasukan Belanda dengan senjata modern yang lengkap dan pasukan udaranya yang kuat, langsung menyusup ke dalam wilayah-wilayah Indonesia. Dalam waktu dua minggu, Belanda sukses menguasai hampir seluruh kawasan Republik Indonesia terutama pada kota-kota besar dan penting di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, selain itu berhasil menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam di Jawa dan Sumatra Barat.

Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan.[6] Atas permintaan India dan Australia, permintaan itu diterima baik oleh Dewan Keamanan ada tanggal 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.[7]

Dewan keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia-Belanda akhirnya meyetujui usulan dari Amerika Serikat yang memegang peran penting dalam PBB, bahwa untuk mengawasi penghentian tembak menembak ini perlu dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik sebagai penengah atas konflik yang terjadi. 

Komite ini awalnya hanya sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) karena beranggotakan tiga negara (Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral).[8]





[1] Batara R. Hutagalung, Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm.279.
[2] Batara R. Hutagalung., Ibid., hlm.279-280.
[3] Wikipedia, Agresi Militer Belanda I, https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I.
[4] George McTurnan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), Cet. Pertama, hlm. 296.
[5] Ibid.
[6] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 220.
[7] Batara R. Hutagalung., op.cit.,  hlm. 281.
[8] Ibid.

Linggarjati: Buah Manis Pertikaian Indonesia-Belanda Seusai Proklamasi

Gedung Perjanjian Linggarjati

Pemerintah berusaha memperoleh pengakuan terhadap kedaulatan negara dan pemerintah RI dari Sekutu, terutama dari Belanda yang masih saja menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya. Dengan mengeluarkan maklumat-maklumat, pemerintah berusaha mengupayakan kedaulatan negara. Untuk itu, terjadi beberapa perubahan dalam struktur kenegaraan RI oleh Soekarno. 

Perubahan itu dimulai dari perubahan kabinet. Kabinet pertama dari Republik Indonesia adalah bersifat Presidensil, dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden Mohamad Hatta sebagai Wakil Perdana Menteri. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden membubarkan Kabinet pertama itu dan membentuk kabinet baru yang bersifat parlementer. Sutan Sjahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
Usaha Awal Diplomasi

Kemudian pemerintah Inggris yang bertugas menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda juga ingin cepat-cepat menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu, mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia, sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook.

Pada tanggal 2 Februari 1946, tiba di Jakarta seorang diplomat ulung Sir Archibakd Clark Kerr, sebagai Duta Besar Inggris, dipindahkan dari Moskow ke Washington. Tetapi sebelum memangku jabatan barunya itu, oleh pemerintah Inggris ditugaskan untuk membantu pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Perundingan dimulai pada 10 Februari 1946. Pemerintah Belanda melalui van Mook mengumumkan sebuah pernyataan berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina yang isinya:
  1. Indonesia akan dijadikan negara Persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan Kerajaan Nederland;
  2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar diserahkan Belanda;
  3. Sebelum dibentuknya Persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
  4. Indonesia akan dimasukkan ke PBB.
Atas pernyataan pemerintah Belanda tersebut, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 1946 memberikan balasan yang isinya:
  1. Menuntut pengakuan kedaulatan Repulik Indonesia di atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda;
  2. Menjamin hak dari golongan minoritas dan politik pintu terbuka untuk kapital asing;
  3. Sanggup mengoper semua hutang dari Hindia Belanda yang terjadi sebelum Maret 1942;
  4. Sedia menjadi peserta Federasi Nederland-Indonesia dengan hubungan luar negeri dan pertahanan diurus bersama.
Kemudian dengan bercermin pada persetujuan Vietnam-Perancis 6 Maret 1946 yang mengakui Vietnam sebagai negara merdeka tetapi tetap bergabung kepada Persekutuan Perancis (Union Francaise), van Mook menyampaikan usul kepada Sjahrir yang berisi: pengakuan Republik Jawa sebagai negara bagian dari Republik Federal Indonesia Serikat yang menjadi peserta dalam Kerajaan Belanda bentuk baru.

Atas usul van Mook itu, pada 27 Maret 1946 Sjahrir memberikan jawaban yang disertai naskah persetujuan berbentuk tractaat yang isinya:
  1. Supaya Belanda mengakui RI de facto berdaulat atas Jawa dan Sumatera;
  2. Supaya Belanda dan RI bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat;
  3. Republik Indonesia Serikat bersama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan.
Oleh karena pendirian kedua belah pihak telah saling mendekati, maka pemerintah RI pada awal April 196 mengutus delegasi ke Negeri Belanda terdiri atas Suwandi SH, Dr. Soedarsono, dan Abdulkarim Pringgodigdo SH. Delegasi yang dengan dibantu Sir Archibald Clark Kerr mengadakan perundingan di Hoge Veluwe, ternyata gagal karena pemerintah Belanda hanya dapat menerima persetujuan yang berbentuk protokol dan hanya mengakui RI berdaulat atas Jawa dan Madura.

Sebagai pengganti dari Sir Archibald Clark Kerr, telah tiba di Indonesia dalam bulan Mei 1946 Duta Besar Lord Killearn, koordinator politik untuk jajahan Inggris di Timur Jauh dengan tugas istimewa berusaha mencapai persetujuan antara Belanda dan Indinesia.

Pada awal Juli 1946, di Nederland dibentuk kabinet baru dengan Dr. Beel sebagai Perdana Menteri dan Mr.Jonkman, bekas Ketua Volksraad sebagai Menteri untuk daerah seberang lautan. Untuk membantu Letnan Gubernur Jendral van Mook dalam perundingan dengan pemerintah RI, Kabinet Beel mengangkat Commissie General terdiri atas Prof. Schermerhorn sebagai ketua, dan van Poll, De Boer, dan van Mook sebagai anggota.

Munculnya Persetujuan Linggarjati

Untuk menghadapi Commissie Jenderal Belanda dalam perundingan, Presiden atas usul kabinet membentuk Delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Sutan Sjahrir sebagai ketua, Rum SH, Drs. Susanto Tirtoprojo SH, dan Dr. Gani sebagai anggota. Pada tanggal 7 Oktober 1946 di rumah Konsul Jenderal Inggris diadakan rapat pertama kedua delegasi di bawah pimpinan Lord Killearn. Rapat-rapat selanjutnya diadakan berganti-ganti di Paleis Rijswijk (sekarang Istana Negara) dan di Pegangsaan Timur nomor 56.

Pada awal November 1946, kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan perundingan di daerah yang dikuasai RI agar dapat dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, ialah di kota kecil di pegunungan tidak jauh dari Cirebon, yaitu Linggarjati. Dengan campur tangan aktif dari Bung Karno, pada tanggal 12 November 1946, telah tercapai persetujuan yang akan diparaf di Jakarta. 

Pada tanggal 15 November 1946, dalam upacara resmi di Istana Negara kedua delegasi menandatangani naskah persetujuan Linggarjati. Adapun intisari dari persetujuan itu adalah sebagai berikut:
  1. Pemerintah Belanda mengakui Permerintah Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pasukan-pasukan Belanda yang menduduki bagian-bagian dari daerah de facto itu harus dikeluarkan paling lambat tanggal 1 Janiari 1949.
  2. Kedua pemerintah akan bekerja sama untuk dalam waktu singkat membentuk suatu negara federal yang berdaulat dan demokratis, bernama “Repulik Indonesia Serikat”. Wilayah RIS akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda dengan pengertian bahwa apabila rakyat dari suatu daerah tidak suka ikut dalam RIS akan diadakan hubungan istimewa antara daerah itu dengan RIS dan Kerajaan Belanda. RIS akan terdiri dari negara-negara Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.
  3. Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama, kedua belah pemerintah akan membentuk “Unie Belanda-Indonesia” degan sebagai peserta RIS dan Kerajaan Belanda (yang meliputi Nederland, Suriname, dan Curacao).
  4. Kedua pemerintah akan berusaha agar pembentukan RIS dan Unie terlaksana sebelum tanggal 1 Januari 1949. Sedang menunggu pembentukan RIS dan Unie itu, Pemerintah Belanda akan mengambil tindakan-tindakan perundang-undangan untuk merubah bentuk Pemerintah Hindia Belanda dan untuk menyesuaikan kedudukan nasional dan internasional Kerajaan Belanda dengan adanya RIS dan Unie.
  5. Untuk melaksanakan Kerajaan Belanda Indonesia itu akan dibentuk sebuah badan terdiri dari delegasi kedua pemerintah dengan sekretariat bersama.
Naskah persetujuan Linggarjati ditentang hebat, baik dalam Parlemen Belanda maupun dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Oposisi dalam Parlemen Belanda terutama menentang kemungkinan Unie menjadi superstaat, sehingga Nederland tidak lagi berdaulat penuh. Oposisi itu dapat diatasi setelah menteri seberang lautan Mr. Jonkman menegaskan bahwa Unie bukanlah merupakan superstaat karena yang dimaksudkan bukanlah Unie riil atau Unie berat, melainkan Unie personil atau Unie enteng. Setelah diberi penegasan itu, maka Parlemen Belanda menyetujui naskah Linggarjati pada tanggal 20 Desember 1946.

Oposisi dalam Komite Nasional Inonesia Pusat terutama menentang penetapan Raja Belanda sebagai Kepala Unie. Baru setelah Presiden Soekarno dan wakil Presiden Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya apabila naskah Linggarjati ditolak, maka KNIP mempersetujuinya pada tanggal 25 Februari 1947. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 kedua delegasi menandatangani persetujuan Linggarjati dalam Upacara resmi di Istana Negara di Jakarta.

Sebagai akibat dari penandatanganan itu, maka Inggris pada tanggal 31 Maret 1947 dan Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 1947 mengakui RI berkuasa de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera.

Pelaksanaan Persetujuan Linggarjati
Dalam melaksanakan Persetujuan Linggarjati ternyata timbul banyak kesukaran. Kesukaran-kesukaran itu bersumber pada perbedaan interpretasi. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sebelum RIS dibentuk, hanya Belandalah yang berdaulat atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Dengan kata lain, Republik Indonesia harus menghentikan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah Belanda meminta untuk diadakan “Polisi Bersama” untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Sedangkan pemerintah RI berpendapat bahwa sebelum RIS terbentuk, kedudukan defacto RI tidak berubah. Sehingga, RI tetap berhak melanjutkan hubungannya dengan luar negeri dan pemerintah RI menolak diadakannya “Polisi Bersama”, karena hanya pemerintah RI sendirilah yang bertanggung jawab penuh atas keamanan di daerahnya.
Karena perbedaan interpretasi ini tidak dapat diselesaikan, maka Belanda hendak memaksakan
interpretasinya dengan melancarkan Agresi Militer I pada tanggal 20 Juli 1947 pukul 24.00.

(oleh: Adi Riski, dkk.)


Daftar Pustaka
       Imran, Amrin dkk. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi. Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
       Kahin, George McTurnan. 2013. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.
      Poesponegoro, Marwati Djoenoed. 2009. Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
        Sumarwo, Iwa. 1985. Indonesia Merdeka atau Mati: Sejarah Pasukan IMAM selama Perang Kemerdekaan. Jakarta: Keluarga Besar IMAM.
       Tirtoprodjo, Susanto. 1966. Sedjarah Revolusi Indonesia: Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950. Jakarta: PT Pembangunan.

Keraton Kasepuhan Cirebon



Tulisan Didepan Keraton Kasepuhan
Keraton Kasepuhan adalah keraton termegah dan paling terawat di Kota Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. (wikipedia)

Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan kerajaan islam yang didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Zainul Arifin (Cicit dari Sunan Gunung Jati) terletak di Jalan Jagasatru Cirebon, Jawa Barat. Walapun keraton ini merupakan kerajaan islam, namun unsur-unsur budaya hindu masih kental dah dapat dilihat secara langsung dengan mata bentuk dari pagar tembok yang terbuat dari bata merah yang disusun secara rapih.

Dilihat dari sisi budaya sendiri masih dalam representasi dari kebudayaan Jawa, yang dapat dilihat dari adanya Siti Hinggil (Siti=Tanah dan Hinggil=Tinggi) dan pendopo-pendopo kecil yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara kerajaan. Sementara itu juga terdapat dua macam keramik yang berbeda mencolok, yaitu keramik bercorak Tiongkok dan Eropa.

Keraton Kasepuhan CirebonKeraton Kasepuhan Cirebon

Didalam Keraton terdapat museum peninggalan kerajaan yang digunakan pada zaman dahulu seperti peralatan senjata, alat-alat gamelan skaten, rebana yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, peralatan makan yang bercorak dari Tiongkok, Pusaka dan lain sebagainya. Namun yang menarik adalah terdapat sebuah Kereta Barong yang digunakan pada saat dulu untuk membawa Sunan Gunung Jati berbentuk seperti penggabungan dari tiga unsur kebudayaan dan agama yaitu naga, garuda, dan belali gajah. Bentuk dari Kereta Barong tersebut memiliki arti tersendiri yakni Naga berlambangkan sebagai agama Buddha, Garuda berlambangkan Burak (Burok) dalam agama Islam, dan Belalai Gajah berlambangkan agama Hindu.


Kereta Barong ini akan dikeluarkan pada setiap tanggal 1 Syawal untuk dimandikan, selain kereta barong terdapat beberapa tandu yang digunakan untuk membawa raja, dan salah satu tandu tersebut merupakan tandu yang diberikan langsung oleh istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Tiongkok sebagai hadiah perkawinannya.

Keraton Kasepuhan Cirebon
Terdapat sebuah lukisan yang menarik di Keraton Kasepuhan ini yaitu lukisan bergerak Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang dilukis oleh seorang pemuda bergaya tiga dimensi, berawal dari mimpinya bertemu dengan Prabu Siliwangi ke dua ini beserta Harimau pengawal setianya. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi (Prabu Siliwangi II) merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati dari seorang ibu bernama Nyi Rarasantang yang menikah dengan keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW.

Keraton Kasepuhan mulai dibangun pada tahun 1430 M oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra mahkota Kerajaan Padjajaran, bangunan tertua yang terdapat di Keraton Kasepuhan adalah Keraton Pakungwati sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati anak dari Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, dalam keraton Pakungwati terdapat sebuah sumur disebut sumur kejayaan.


Air disumur ini sering digunakan untuk berbagai macam ritual dan sekarang para pengunjung dapat membawa pulangnya. Bangunan Keraton Pakungwati sendiri sudah mengalami banyak kerusakan yang keadaanya tidak utuh seperti dahulu.

Dugderan Tradisi Khas Orang Semarang

dugderan semarang
Dugderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di Kota Semarang. Perayaan yang telah dimulai sejak masa kolonial ini dipusatkan di daerah Simpang Lima. Perayaan dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api (nama "dugderan" merupakan onomatope dari suara letusan).

Pada perayaan ini beragam barang dijual (semacam pasar malam) dan pada masa kini sering diikutkan berbagai sponsor dari sejumlah industri besar. Meskipun demikian, ada satu mainan yang selalu terkait dengan festival ini, yang dinamakan "warak ngendok". Dugderan dimaksudkan selain sebagai sarana hiburan juga sebagai sarana dakwah Islam.

Dugderan ini sekarang di selenggarakan di Daerah Pasar Johar, Pernah juga di laksanakan di Daerah dekat Masjid Agung Semarang. Namun, ketika di adakan disitu masyarakat kurang berpartisipasi sehingga dugderan begitu sepi. Pernah juga di selenggarakan di dekat Station Tawang namun, ketika di selenggarakan disitu para penjual kurang aman karena banyak preman berkeliaran sehingga dugderan biasanya dari tahun ke tahun selalu berpndah pindah tidak tetap.

Nama Dugderan berasal dari "Dug" yakni suara pukulan bedug, dan "Der" yang merupakan suara ledakan meriam atau petasan. Nama tersebut sebagai penanda puasa yakni diawali bedug dan diakhiri petasan. Tradisi dugderan sebagai pertanda awal dimulainya pelaksanaan ibadah puasa telah dimulai sejak tahun 1881 pada masa pemerintahan Bupati Semarang, Purbaningrat. Tradisi dugderan sudah berusia ratusan tahun dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi tersebut digelar untuk mengingatkan warga, bahwa bulan puasa sudah dekat. Dugderan akan berakhir satu hari sebelum puasa, dan acara puncak tradisi dugderan diisi dengan arak-arakan kirab budaya. Dalam arak-arakan tersebut pula terdapat maskot hewan khas dugderan yang disebut warak ngendok. Mendekati Masjid Besar Kauman, masjid tertua di Semarang, iring-iringan prajurit mengawal Walikota Semarang yang memerankan tokoh Bupati Semarang tempo dulu.

Selama seminggu sebelum bulan Ramadhan diadakan pasar kaget, dimana pasar tersebut juga diberi nama pasar Dugderan. Yang dijual bermacam-macam, mulai dari mainan tradisional seperti peralatan masak tradisional ukuran mini, mobil-mobilan, truk kayu dengan berbagai ukuran, kurma, busana muslim, makanan sampai aneka macam permainan semua tumpah ruah. Yang unik dari Pasar Dugderan Semarang ini adalah dijualnya Warak Ngendhog (artinya Warak bertelur), makhluk imajiner yang menjadi maskot kota Semarang sejak dulu. Warak Ngendhog hanya dapat dijumpai pada saat pasar Dugderan dan dulu adalah mainan favorit anak-anak Semarang kala menyambut bulan Puasa.

Arak-arakan mobil bertema Warak Ngendhog ini akan menempuh jalur antara Balaikota sampai dengan Masjid Agung Jawa Tengah (dulunya hanya sampai di Masjid Agung Semarang yang ada di Pasar Johar) dan biasanya para warga sudah berjubel di jalanan sejak siang harinya ketika acara belum dimulai. Hiasan mobil atau manggar yang dibawa peserta karnaval biasanya akan diambil oleh warga hingga ketika sampai di Masjid Agung Jawa Tengah. Arak-arakan Warak Ngendhog inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat termasuk wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang pada saat tradisi Dugderan dilaksanakan. Warna-warni Warag Ngendhog dan bentuknya yang unik inilah yang jadi ciri khas. Unsur Cina, Arab dan Jawa menyatu harmonis dalam wujud Warak Ngendhog serta tradisi Dugderan yang menjadi pemersatu masyarakat kota Semarang khususnya ketika menetapkan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan. Setelah diumumkannya 1 Ramadhan oleh Ulama Masjid Agung, maka bunyi DER itu yang menjadi penandanya dan biasanya berlangsung hingga adzan Maghrib berkumandang. Seiring dengan itu, maka Pasar Dugderan secara resmi juga ditutup dan dibuka lagi di tahun berikutnya.

Tradisi Dugderan adalah Festival yang menandai awal Puasa Ramadlan, keramaian yang teramat meriah yang turun temurun telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Kyai Raden Mas Tumenggung (KRMT) Purbaningrat hingga sekarang, yang menjadi menarik dari Tradisi Bulan Ramadhan Khas Semarang ini adalah adanya Warak Ngendok sebagai simbol Tradisi ini .

Prosesi Dugderan biasanya terdiri dari tiga agenda yakni diawali dengan Pasar Dugderan selama satu bulan penuh mulai siang hingga malam, selanjutnya dilakukan Prosesi Ritual pengumuman Awal Bulan Ramadhan dan kemudian diadakan Kirab Budaya Dugderan yang dimulai di halaman Balai Kota Semarang Jawa Tengah yang diikuti oleh berbagai kalangan.

Tujuan diadakannya Tradisi Dugderan oleh Bupati Semarang kala itu didasari oleh keprihatinan beliau terhadap kedamaian Masyarakat Semarang, karena didapati sebuah gerakan memecah belah yang merusak tatanan masyarakat yang kentara sejak kedatangan Kolonial Belanda, mereka mencoba menghembuskan persaingan tidak sehat yang memanfaatkan pembauran masyarakat semarang yang telah diketahui terdiri dari berbagai Suku, Agama dan Golongan. hingga terjadi pengelompokan Masyarakat di Semarang, Daerah Pecinan untuk Warga Cina, Pakojan untuk Warga Arab, Kampung Melayu untuk Warga Perantauan Luar Jawa serta Daerah Kampung Jawa yang ditempati oleh Masyarakat Pribumi Jawa.

Penggolongan Masyarakat di Semarang semakin diperparah oleh perbedaan pendapat dikalangan Umat Islam mengenai penetapan awal bulan puasa yang berujung pada perbedaan hari-hari besar Islam lainnya. Dengan keberanian dan kecerdasan Bupati melakukan usaha untuk memadukan berbagai perbedaan, termasuk salah satunya untuk menyatukan perbedaan penentuan awal bulan Ramadlan. Usaha Bupati ini sangat didukung dari kalangan ulama yang berada di Kota Semarang. Salah satunya yang banyak berperan adalah Kyai Saleh Darat.

Disamping tujuan luhur tersebut, Tradisi Dugderan dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruh lapisan Masyarakat dalam suasana suka cinta untuk bersatu, berbaur dan bertegur sapa tanpa pembedaan. Selain itu dapat dipastikan pula awal bulan Ramadlan secara tegas dan serentak untuk semua paham agama Islam berdasarkan kesepakatan Bupati dengan imam Masjid. Sehingga terlihat semangat pemersatu dangat terasa dalam tradisi yang diciptakan tersebut. Untuk semakin memeriahkan Tradisi tersebut diciptakanlah sebuah karya fenomenal berupa binatang hayalan yang disebut dengan Warak Ngendok, hadirnya Warak Ngendok dalam tradisi tersebut diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat sekitar.

Tradisi Dugderan berkembang dari tahun ke tahun, apabila dahulu hanya menggunakan meriam sekarang semakin ramai dengan digunakannya bom udara serta sirene yang menandai awal Tradisi tersebut, tradisi ini sudah berkembang lebih semarak ditandai dengan datangnya para pedagang “tiban” yang menjajakan aneka permainan anak, makanan dan banyak lagi yang lain. Kondisi demikian memberikan warna baru terhadap trasidi Dugderan.
(oleh: Juniana Prastiwi)

Pemberian Tanggung Jawab Tujuh Partai Secara Penuh Kepada Sukarno Akibat Gerakan 30 September

Arsip Koran Partai Politik
Arsip Surat Kabar Suara Merdeka
Pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau yang identik disebut dengan G30S, dalam upaya mengatasi keadaan krisis akibat peristiwa tersebut dapat kita ikuti sikap dan pendirian Presiden Sukarno dalam pidato dan komandonya. Pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Sukarno memanggil sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, pada sidang itu tidak secara tegas menyalahkan dan mengatasnamakan permasalahan tersebut didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), namun ia menandaskan : mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh orang-orang kontra revolusioner yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.

Kepada rakyat diingatkan agar tidak membesarkan peristiwa G30S itu sebab menurut Presiden kejadian itu hanya sekedar eenrimpeljte in deoceaan (suatu riak kecil dipermukaan laut)[1]. Kemudian, Presiden menyerukan agar ABRI kompak untuk menghadapi masalah yang sudah terjadi, pada saat meletusnya pristiwa itu Presiden Sukarno masih di Jakarta.

Leimena yang berada disamping Sukarno memberikan memberikan nasihat supaya Sukarno menyingkir ke Istana Bogor demi mencegah pertempuran dengan pasukan RPKAD yang telah melakukan pengepungan. Nasihat Leimena itu dituruti dan Leimena mengantarkan Sukarno ke Istana Bogor[2].

Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Bogor Presiden Sukarno menegaskan pendiriannya sebagai berikut :
  1. Mengutuk pembunuhan buas terhadap para perwira Angkatan Darat yang telah diangkat sebagai pahlawan revolusi.
  2. Menyatakan segala duka atas kehilangan pahlawan revolusi tersebut.
  3. Tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi.
  4. Dibutuhkan suasana tentang dan tertib untuk mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum dan semua pihak yang ikut serta dalam peristiwa 30 September dan untuk mencari penyelesaian.
  5. Di samping itu agar supaya kita jangan kehilangan akal dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk melanjutkan dan menyelamatkan revolusi khususnya terhadap ancaman Nekolim yang sudah tentu akan dilaksanakan jika revolusi Indonesia menjadi kacau balau.
  6. Untuk itu Presiden menegaskan agar jangan kita dikemudikan oleh peranan perorangan oleh tindakan-tindakan yang membuat kehidupan bangsa terpecah-pecah membuat Angkatan Bersenjata kita terpecah belah. Ini memang yang dikehendaki dan ditunggu-tunggu oleh nekolim. Pelajaran dari amsa lampau ialah bahwa gontok-gontokan antara kita selalu diikuti oleh serangan dari pihak Nekolim[3].
Seiring berjalannya waktu pada saat melakukan rapat paripurna Laksamana Omar Dhani melaporkan telah menahan sejumlah sukarelawan (sukwan/sukarelawati) di Halim Perdanakusuma yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini memicu amarah rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa PKI harus dibubarkan secepatnya, berbeda dengan beberapa partai politik yang ada saat itu tidak berbuat secara sepihak melainkan menyerahkan mandatnya atau memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden Sukarno,partai politik itu diantaranya adalah N.U, PNI, IPKI, PSII, Partai Katholik, Parkindo, dan PERTI.Menurut Baskara T Wardaya dalam wawancaranya dengan Mbah Andaryoko mengatakan bahwa Bung Karno dalam pidatonya menyatakan “Saya tidak akan membubarkan PKI, itu sama saja memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merobek-robek dadanya sendiri.” Hal ini dapat dikatakan jika Sukarno langsung membubarkan PKI beserta Ormasnya, para pengikutnya akan memberontak besar-besaran terhadap pemerintah bangsa Indonesia.
Partai Politik 1965
Dalam menanggapi persoalan gestapu PKI, PNI (Ali Surachman) tetap mempercayakan penyelesaian politik khususnya tindakan yang akan diambil terhadap petualangan kontra-revolusi G-30-S yang didalangi oeh PKI kepada Presiden/pemimpin Besar Revolusi/Pangti ABRI/Bapak Marhaenisme bung Karno[4]. Pernyataan ketujuh partai itu dalam memberikan tanggung jawabnya kepada Presiden Sukarno secara menyeluruh sesuai dengan rasa pertanggung jawaban beliau kepada bangsa, negara dan revolusi.

Ketujuh partai tersebut telah menyatakan sikapnya didalam sebuah pernyataan bersama yang disampaikan kepada kepala negara oleh Frans Seda. Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh setiap pimpinan partai diantaranya H. A. Sjaichu (NU), Ali Sastroamidjojo (PNI), Ratu Aminah Hidajat (IPKI), Harsono Tjokroaminoto (PSII), F.C. Palaunsuka (Partai Katholik), JCT Simorangkir (Parkindo) dan T.S. Mardjohan (PERTI).

Pernyataan bersama yang merupakan hasil pertemuan ketujuh partai politik itu pada tanggal 28 November yang lalu, selengkapnya berbunyi :
  1. Menyambut dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kesetiaan kepada amanat Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno yang disampaikan dalam sidang musyawarah dengan Parpol-parpol Rabu tanggal 27 Oktober 1965 yang lalu di Guest House Istana Jakarta.
  2. Menjadikan amanat tersebut sebagai pegangan dan pedoman kita dalam membantu Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno menyelesaikan peristiwa Kontra Revolusi “Gerakan 30 Sept” dalam suasana tenang dan tertib.
  3. Bertekad bulat untuk menghindarkan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dapat memberi kesempatan atau alasan-alasan kepada Nekolim untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Nasional progresif Revolusioner, serta persatuan antara kami dengan Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dan ABRI.
  4. Tetap bertekad bulat menyelamatkan Revolusi Nasional Indonesia yang bersendikan Pancasila dan menentang segala Nekolim, yang berusaha membelokkan haluan Revolusi.
  5. Menyerahkan dan mempercayakan sebulat-bulatnya kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR Penyambung Lidah Rakyat Bung Karno menyelesaikan kontra revolusi “Gerakan 30 September”secaramenyeluruh sesuai dengan rasa keadilan dan rasa pertanggung jawaban beliau kepada Bangsa, Negara, dan Revolusi terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa sekarang dan dihari kemudian[5].
  6. Isi penyataan yang ditandatangani oleh ketujuh parti itu merupakan tuntutan masyarakat untuk pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta tekad presiden untuk mencari penjelasan politis berkenaan dengan peristiwa gestapu. Pada tanggal 24 Desember 1965 dalam surat kabar Sinar Harapan sidang terbatas KOTI (Komando Operasi Tertinggi) diputuskan untuk membentuk dua Panitia Ad Hoc, panitia pertama bertugas meneliti keadaan ekonomi dan keuangan, sedangkan panitia yang kedua diberi nama FactFindingCommission (FFC) bertugas mengumpulkan dari dekat fakta-fakta epilog dari gerakan 30 September. Hasil panitia kedua ini berupa data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan politik peristiwa 30 September untuk disampaikan kepada Presiden, komisi ini mengabil kesimpulan besarnya keinginan rakyat agar Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Akibat tidak diindahkannya oleh Sukarno atas permintaan rakyatnya untuk membubarkan PKI mengakibatkan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Sukarno berpihak pada PKI. Kemudian, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Sukarno mengangkat Letjen. Soeharto menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), dan membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa[6].



                [1]Anonym, Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia, Archive, diakses Juli 2017.
                [2]Rosihan Anwar, Sejarah Kecil (PetiteHistoire) Indonesia Jilid 5: Sang Pelopor Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2012, hal. 120.
                [3]Khoiril Anwar, Situasi Konflik Politik Pasca G30S/PKI (2): Sikap Presiden Sukarno Mengenai Penyelesaian Politik, G30s, diakses Juli 2017.
                [4] Antara, PNI Tetap PertjajakanPenjelesaian Politik “G-30-S” pada Bung Karno, Suara Merdeka, Jumat, 10 November 1965, hal. 2.
                [5]Antara, 7 Partai Politik Serahkan Dan Pertjajakan pada Presiden Sukarno, Suara Merdeka, Rabu, 1 November 1965, hal. 1.
                [6] Baskara T Wardaya, Mencari Supriyadi Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno, Penerbit Galangpress, Yogyakarta, 2008, hal. 130.

Jakarta “Membara” Protes Insiden Trisakti

Trisakti Di Jakarta
Arsip Surat Kabar Suara Merdeka
Pada foto dokumentasi penerbit, tampak kobaran api dan aparat yang siaga menyisir lokasi sekitar, hal ini di karenakan adanya bentuk protes publik atas terjadinya insiden penembakan 6 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei kemarin. Kebrutalan aparat pemerintah memicu amukan massa yang sebelumnya sudah mengalami ketegangan. Massa yang tidak tahan dengan kepemimpinan Soeharto lebih memilih berontak demi tercapainya reformasi pemerintahan.

Akibatnya, banyak terjadi pembakaran kendaraan mobil dan gedung bertingkat dan penjarahan yang tidak pandang bulu, tidak hanya itu pom bensin dan pos polisi pun ikut di bakar. Tidak sedikit korban jiwa yang berjatuhan lantaran terjebak didalam gedung bertingkat yang di bakar, dan banyak pula warga sipil yang merasa dirugikan lantaran mobil dan gedungnya yang di bakar massa. Maraknya diskriminasi terhadap warga etis cina memperparah kerusuhan mei ini. Tidak sedikit warga etnis cina yang kembali ke Negara nya secara permanen dan tidak kembali lagi lantaran takut terkena imbas keamarahan massa demonstran.

Selain itu pada foto dokumentasi penerbit, tampak foto Megawati yang mengunjungi Universitas Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya penembakan yang menewaskan beberapa mahasiswa Universitas Trisakti. Di samping foto Megawati yang di kelilingi pers, ada foto mayat mahasiswa yang tewas saat melakukan demonstrasi.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 diawali dengan menurunnya nilai rupiah terhadap $US dollar, dimana $1 US dollar pernah setara dengan Rp. 14.000,00 dengan nilai sebelumnya yaitu bisa setara dengan Rp. 2.600,00. Krisis yang membuat runyam perekonomian Indonesia ini, karena fundamental ekonomi tidak di bangun, karena uang negara di korup oleh penguasa. Seharusnya, dana hutang dari luar negeri itu masuk ke dalam kas negara. Akan tetapi, begitu hutang atau investasi itu datang, langsung di gunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan dana proyek itu di potong-potong dan di bagikan kepada oknum penguasa (TB, Nugroho, 99 : 2006)

Tragedi yang terjadi pada tanggal 13 dan 14 mei 1998 merupakan puncak dari semua kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan menjadi marak setelah terjadinya penembakan yang menewaskan 6 mahasiswa yaitu Elang Mulya Lesamana, Hartarto, Hafidin Royani, Hendriawan, Vero Dan Alan, tidak hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota besar lainnya seperti Solo,medan, palembang dan Jogja. Dan pada tanggal 14 Mei, merupakan kerusuhan yang dipicu oleh adanya protes warga mengenai kebrutalan aparat pemerintahan hingga menewaskan warga sipil. Pembunuhan massa demonstran ini di ekspose oleh media massa sehingga masyarakat dunia mengetahui dan memberikan perhatian dimana kemudian pemerintah Indonesia menjadi sorotan dunia karena aparat militernya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (TB, Nugroho, 88 : 2006 ).

Keterpurukan Soeharto diperparah dengan akan diadakannya people power yang akan dipimpin Amin Rais pada tanggal 20 Mei 1998 di Monas dan ternyata dibatalkan karena jalan-jalan yang menuju lapangan Monas telah dipenuhi oleh barikade kawat berduri dan kendaraan tempur ABRI serta pasukan bersenjata yang siap tembak terhadap massa yang memaksa masuk ke lapangan Monas. Meskipun gerakan people power di Jakarta di batalkan demi kemanan, gerakan people power di Yogyakarta berlangsung dengan damai dengan mengadakan ritual Pisowanan Ageng pada 20 Mei 1998. Gerakan massa secara besar-besaran ini dilakukan dengan damai dan dengan semakin terpuruknya Soeharto akhirnya reformasi pemerintah yang di harapkan massa dapat terwujud.


Sumber                                                           
          T. Barata Nugroho. 2006. Prahara Reformasi Mei 1998;Jejak-Jejak Kesaksian. Semarang : UPT UNNES Press. 
          Tim Editor. 2000. Titik Tolak Reformasi ; Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Gambiran : LKiS.
          Suara Merdeka. Jakarta "Membara" Protes Insiden Trisakti. Kamis, 14 Mei 1998.

(Oleh: Sindi Safitri)

Roeslan Abdulgani Sang Politikus

Roeslan Abdulgani Sang Politikus
Roeslan Abdulgani
Dr. H. Roeslan Abdulgani lahir di Surabaya, 24 November 1914, dan sudah berusia 90 tahun (24 November 2004) Karunia Tuhan. Ayahnya saudagar, punya toko di jalan besar, ibunya guru agama. Pendeknya, dia dari keluarga berada. Roeslan sekolah di HBS (SMA) dan Europese Kweekschool (Sekolah Guru). Sebagai pelajar, dia sudahmenjadi anggota Indonesia Muda (Rosihan Anwar, 2012).

Roeslan akrab dipanggil Cak Roes yang pernah menjabat Rektor IKIP Bandung (Sekarang UPI Bandung). Saat muda dulu Cak Roes pernah menjadi angota Jong Islamieten Bond dan Indonesia Muda, saat itu Indonesia Muda adalah organisasi yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda, pada saat sekolah di Europese Kweekschool ia dikeluarkan dari karena ketahuan menjadi anggota Indonesia Muda.

Roeslan adalah juru bahasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berunding dengan tentara Inggris yang baru mendarat. Dia kenal dengan Brigadir Jendral Mallaby yang kelak tewas. Pertempuran besar meledak pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian ia terpaksa menyingkir ke Malang untuk bekerja di Kementrian Penerangan dan diangkat menjadi Sekertaris Jendral Kementrian Penerangan yang berkedudukan di Yogyakarta pada saat itu. Setelah penyerahan kedaulatan ia ikut pindah ke Jakarta dan pernah menjabat sebagai Sekertaris Jendral Departemen Luar Negeri pada tahun 1954-1956 yang tidak lama kemudian menjadi Sekertaris Jendral Konferensi Asia-Afrika di bandung pada tahun 1955. Setelah jabatan menteri Luar Negeri pada kabinet Ali Sastromidjojo II, ia menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962-1966 dan menjadi Rektor pertama IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI Bandung pada tahun 1964-1966. Setelah Soeharto menjadi Presiden, Roeslan Abdulgani dipercaya sebagai Duta Besar RI di Persrikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967-1971.

Menurut Rosihan Anwar dalam bukunya  Sejarah Kecil Petite Historie Indonesia Jilid 5 pada awal tahun 1951 Presiden Sukarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke Filipina atas undangan Presiden Elpidio Quirino, ia berpidato mengenai kolonialisme untuk menunjukan kekejaman kolonilaisme, Sukarno memegang tangan Roeslan dan mengangkat tangannya shingga publik melihat Roeslan kehilangan tiga jari tangan kananya yang disebabkan pada saat Belanda melancarkan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948, Roeslan sedang menaiki sepeda ke kantornya terkena tembakan mitraliur pesawat terbang Belanda dekat Kali Code yang menyebabkan tangannya luka dan beberapa jari harus terpaksa di potong.

Pada tanggal 25 Juli 1966 dibentuknya Kabinet Ampera. Roeslan diangkat sebagai Kepala Perwakilan RI di PBB, New York dan bersamaan dengan itu Soedjatmoko menjadi Duta Besar RI di Washington. Sukarno memerintahkan RI untuk keluar dari PBB, Januari 1965 tetapi pada tanggal 26 September 1966 Indonesia kembali bergabung dengan PBB dan menjadi juru bicara Manipolusdek. 

Di Belanda terbit beberapa buku yang menyoroti Roeslan dan buku yang menggemparkan adalah Villa Maarheeze (1998) oleh sejarawan Bob de Graaf dan politikolog Cees Wieberes. Mereka menulis Roeslan sebagai "Sumber yang amat dipercaya" yang digunakan spion jagoan Virgil, Letnan Intel J. Bakker yang pada aksi militer kedua di Yogyakarta yang hendak menembak Presiden Sukarno (Rosihan Anwar, 2012).

Pejuang kemerdekaan yang akrab dipanggil Cak Roes ini dirawat sejak hari Jumat dengan keluhan sesak napas dan penurunan kesadaran. Atas perintah Presiden Yudhoyono, ia dirawat tim dokter kepresidenan. Namun, kondisinya yang terus menerus turun hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit pusat TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Juni 2005 pukul 10.20 dan meninggalkan seorang istri, lima anak, sepuluh cucu, dan enam cicit.

Riwayat Pendidikan

  • Pendidikan dasar (HIS) di Surabaya (1928)
  • Pendidikan Menengah (HBS) di Surabaya (1934)
  • Kursus Tata Buku A dan B (1938)
  • Pendidikan Notariat I dan II (1938-1942)
  • Gelar Guru Besar di IKIP Bandung (1963)
  • Hunter College, New York (1968)
  • Barnard College, New York (1969)
  • University of Columbia, Amerika Serikat (1970) 
Karier
  • Ketua Indonesia Moeda (1934)
  • Sekertaris Jendral Kementrian Penerangan RI (1947-1949)
  • Sekjen Deppen (1947-1954)
  • Sekjen Deplu (1954-1956)
  • Sekjen KAA, Bandung (1955)
  • Menteri Luar Negeri 91956-1957)
  • Wakil Ketua Dewan Nasional, Jakarta (1957-1959)
  • Wakil Ketua DPA (1959-1962) 
  • Wakil Ketua IV DPP PNI (1964) 
  • Menteri Koordinator, merangkap Menteri Penerangan (1962-1966) 
  • Anggota Presidium Kabinet (1965-1966)
  • Wakil Perdana Menteri (1966-1967) 
  • Dubes RI di PBB, New York (1967-1971) 
  • Kepala BP7 Pusat (1978- 1992) 


Sumber                                                      
         Anwar, Rosihan. 2012. Sejarah Kecil (Pertite Historie) Indonesia Jilid 5 Sang Pelopor Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
        "Cak Roes Menutup Mata", Liputan 6, 29 Juni 2005.
        "Roes Abdulgani", Wikipedia, 24 Maret 2017.

Sejarah

Lihat

Dulu Sekarang

Lihat