Urgensi Sanering Rupiah Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun1949-1950


Peristiwa Gunting Syafrudin
Ilustrasi Pengguntingan Mata Uang Masa Syafrudin
sumber: uang-kuno.com
Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia diselesaikan dengan perundingan di Den Haag pada paruh kedua tahun 1949. Perkembangan dalam perundingan-perundingan ini memperlihatkan langkah-langkah lebih progresif dari gagasan-gagasan van Mook sebelumnya, yang telah dipecat dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi di Bijeenkomst voor Federaale Overleg (Musyawarah Negara-Negara Federal atau biasa disingkat BFO). 

Pemerintah RI untuk mempertahankan eksistensi di daerah-daerah yang sudah didirikan negara bagian itu, kemudian ganti mendir ikan pemerintahan daerah bayangan, mulai dari desa sampai ke provinsi. Bukan itu saja dalam menunjukkan eksistensinya di daerah daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah BFO itu, Pemerintah RI juga mengirim uang-uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan eksistensi RI baik secara politis maupun ekonomis. 

Pada masa sistem kedaulatan Republik Indonesia Serikat, banyak sekali mengalami masalah yang terjadi di Indonesia. Kabinet Hatta yang disibukan dengan berbagai masalah yang muncul akibat perang kemerdekaan juga masalah-masalah intern yang terjadi pada kehidupan negara muda. Diakibatkan permasalah pada masa perang ini, karena sarana prasana yang dimiliki Indonesia hancur dan Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Mulailah perkembangan ekonomi di Indonesia semakin memburuk dan semakin banyak masyarakat di Indonesia mengalami kerusakan mental karena tidak kuat untuk mengalami kepurukan masalah ekonomi. 

Dalam perekonomian uang memiliki peran yang sangat penting. Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi: (1) sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan. 
Keadaan ini sangat dimanfaatkan sekali oleh Belanda dengan tujuan Belanda yang ingin mempertahankan RIS dan membuat kacau negara Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Jika usaha yang dilakukan oleh Belanda sudah berhasil, maka konstitusi RIS tidak mampu bertahan dan memelihara kemanan dan ketertiban dunia. 

Latar Belakang Terbentuknya Republik Indonesia Serikat 
Perjanjian Den Haag pada putaran tahun kedua ini adalah perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini membuat langkah yang lebih progresif, dari gagasan van mook sebelumnya. Van mook telah dipecat dari masa jabatannya sebagai penguasa tertinggi musyawarah di negara-negara federal atau yang sering disebut dengan BFO. Sebelum berlanjut kepada internasional, wakil-wakil dari Indonesia berunding dengan wakil-wakil anggota BFO. 

Perundingan pertama yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 s.d. 22 Juli 1949 yang disebut Konferensi Antar-Indonesia, dan perundingan kedua yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta. Mereka merundingkan tentang pentingnya usaha dalam menciptakan sistem politik baru dan sebagai upaya persiapan KMB. 

Dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 di selenggarakanlah suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada saat itu delegasi Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak sedangkan dari Belanda dipimpin J.H. van Maarseveen. Sedangkan yang menjadi penengah dalam Konferensi Meja Bundar adalah wakil dari UNCI yang terdiri dari Critley, R. Heremas, dan Merle Conhran. Pada perundingan tersebut membahas aspek rangka serah terima dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. 

Pertemuan Konferensi Meja Bundar menghasilkan: (1) Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali; (2) Indonesia akan membentuk negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda; (3) RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan konsesi atau jaminan dan izan baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda; (4) RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat Sejak tahun 1942; (5) status Karesidenan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. 

KMB sendiri dibubarkan dan tidak tidak kembali aktif pada tanggal 2 November 1949. Dengan berakhirnya masa KMB, Indonesia mulai membentuk konstitusi negara Republik Indonesia Serikat. Hasil pernyataan KBM yang menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan negera Indonesia pada negara Republik Indonesia Serikat tanpa syarat, dan tidak akan mencabut konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut. 

Dengan dirantifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 Negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. 

Ekonomi dan Keuangan 
Pada akhir masa pendudukan Jepang dan masa awal Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Hiperinflansi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu. Sumber inflansi adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Mata uang Jepang yang beredar di masyarakat diperkirakan sejumlah empat miliar. Sampai bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 miliar. 

Ekonomi Negara menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, karena untuk Negara yang baru berdiri perlu ditopang oleh ekonomi yang cukup kuat. Hal ini pun tidak terlepas dari program utama Kabinet RIS yaitu : “Berusaha memperbaiki ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan untuk jaminan social dan penempatan Tenaga kambali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya”. 

Ini menjadi pokok yang sangat substansial, karena masalah ekonomi dan dan keuangan ini pun telah mendapat perhatian dan rekomendasi dari KMB melaui Komisi urusan Keuangan dan Ekonomi. Selama penyelenggaraan KMB, dan sampai selesainya KMB RIS mempunyai utang – utang kepada Kerajaan Belanda khususnya dalam hal pengeluaran – pengeluaran militer serta utang kepada beberapa Negara pendukung KMB. 

Pemerintah RIS mengakui bertanggung jawab membayar bunga dan tebusan utang kepada Belanda, sejumlah 817 juta gulden (Rupiah Belanda) dan utang kepada Negara – Negara lain yang mengambil alih hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul dari persetujuan yang ada mencapai maksimum 268,5 juta gulden utang pemerintah berjangka pendek. 

Berdirinya RIS sebagai Negara berdaulat, tidak serta didukung secara ekonomi. Dengan utang – utang RIS kepada kerajaan Belanda dan Negara – Negara pendukung KMB, RIS harus segera membenahi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut agar segera dapat memikirkan kebijakan ekonomi RIS selanjutnya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah tersebut.

Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi 
Kondisi perekonomian Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Untuk itu para ekonom menggagas untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Salah satu tokoh ekonom itu adalah Sumitro Djoyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekasnya ditumbuhkan kelas pengusaha. Pengusaha yang bermodal lemah harus diberi bantuan modal. 

Program ini dikenal dengan gerakan ekonomi Program Benteng. Tujuannya untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Ternyata program benteng mengalami kegagalan. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan bantuan kredit untuk mencari keuntungan secara cepat. 

Perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak 
Akibat penjajahan dan perjuangan fisik, banyak sarana prasarana dan instalasi industri mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dalam bidang industri, kondisi ini mempengaruhi perekonomian nasional. 

Jumlah penduduk meningkat cukup tajam
Pada pasca pengakuan kedaulatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Pada tahun 1950 diperkirakan penduduk Indonesia sekitar 77,2 juta jiwa. Tahun 1955 meningkat menjadi 85,4 juta. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pada peningkatan impor makanan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Kondisi tersebut mendorong terjadinya urbanisasi. 

Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi 
Setelah pengakuan kedaulatan, ekonomi Indonesia tidak stabil. Hal itu ditandai dengan meningkatnya utang negara dan meningginya tingkat inflasi. Utang Indonesia meningkat karena Ir. Surachman (selaku Menteri Keuangan saat itu) mencari pinjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara. 

Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia meninggi karena saat itu barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. Sanering adalah kebijakan pemotongan uang. Uang yang bernilai Rp,5,- ke atas berlaku setengahnya. 

Defisit dalam perdagangan internasional 
Perdagangan internasional Indonesia menurun. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki barang-barang ekspor selain hasil perkebunan. Padahal sarana dan produktivitas perkebunan telah merosot akibat berbagai kerusakan. 

Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional 
Pada awal pengakuan kedaulatan, perusahaan-perusahaan yang ada masih merupakan milik Belanda. Demikian juga tenaga ahlinya. Tenaga ahli masih dari Belanda, sedang tenaga Indonesia hanya tenaga kasar. Oleh karena itu Mr. Iskaq Tjokroadikusuryo melakukan kebijakan Indonesianisasi. 
Kebijakan ini mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional. Langkahnya dengan mewajibkan perusahaan asing memberikan latihan kepada tenaga bangsa Indonesia.

Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) akibat konflik Irian Barat
Akibat konflik Irian Barat kondisi politik tidak stabil. Bangsa Indonesia banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai dampak nasionalisasi, investasi asing mulai berkurang. Investor asing tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Makmoer, yang dkutip dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman direncanakan akan meliputi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. 

Usaha lainnya dari pemerintahan adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintahan yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Isbrantsen Inc.). dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia, seperti gula, karet, dan teh. 

Dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, terutama dalam peminjaman ke luar negeri untuk mengatasi masalah keuangan negara oleh Ir. Surachman (menteri keuangan saat itu). Sedangkan tingkat inflasi Indonesia meninggi karena barang-barang yang tersedia di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan berdampak harga barang-barang kebutuhan naik. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah melakukan sanering pada tanggal 19 Maret 1950. 

Sanering Rupiah
Istilah sanering berasal dari bahasa Belanda geld sanering politiek, yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang, sedangkan dalam bahas Inggris disebut monetary reforms, artinya reformasi dalam bidang moneter. 

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung tinggi. Hal tersebut disebabkan perekonomian indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. 

Gunting Syafrudin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku tanggal 19 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Mulai 22 Maret sampai 16 April 1950, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. "Gunting Sjafruddin" itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, demikian pula uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas di potong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. 

Walaupun banyak pemilik uang mengalami dampak dari pemotongan ini, pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Dengan kebijakan yang diambil oleh Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran: penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar. 

Satu minggu sebelumnya Syafrudin juga mengeluarkan kebijakan kontroversial, yang disebut dengan Sertifikat Devisa (SD). Kebijaksanaan ini bermaksud mendorong ekspor dan sebaliknya menekan impor. 

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, selain mendapatkan uang sebanyak harga barangnya, setiap eksportir juga memperoleh SD sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli SD senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai harga barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli SD dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. 

Sebagai permulaan, pemerintah menetapkan kursnya 200 persen. Artinya, kalau orang akan membeli SD sebesar Rp 10.000, dia harus membayar Rp 20.000. Kurs itu akan naik-turun sesuai dengan perkembangan pasar. Dengan demikian, tanpa mengubah kurs resmi, kurs efektif bagi penghasil devisa adalah 200% kurs resmi, sedangkan bagi para pemakai devisa adalah 300% dari kurs resmi. Selisih ini masuk ke dalam kas pemerintah. 

Simpulan
Pada masa sistem kedaulatan Republik Indonesia Serikat, banyak sekali mengalami masalah yang terjadi di Indonesia, terutama dalam segi ekonomi yang terjadi pada saat itu. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kabinet Hatta II terutama menteri keuangan yang saat itu dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara, menerapkan kebijakan Gunting Syafrudin kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949, yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik uang kertas tersebut menjadi dua bagian.

5 Sabana Terindah Di Indonesia

Indoensia dikenal sebagai negara yang memilki banyak gunung hal ini disebabkan Indonesia berada pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik (tectonic plate) yang saling bertabrakan yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan Lempeng Pasifik, mengakibatkan Negara Indonesia memiliki banyak tumbukan antar lempeng dan pada akhirnya menjadi rangkaian gunung api aktif (rangkaian Gunung Api Indonesia).

Karena banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia mengakibatkan banyak keuntungan dan kekayaan alam yang berlimpah terutama sumber daya alamnya. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukan kekayaan alamnya melainkan haparan sabana yang menakjubkan dari gunung-gunung di Indonesia menurur sekarangtau.com

1. Sabana Gunung Lawu
Sabana Gunung Lawu

Mungkin tidak semua tahu bahawa gunung lawu ternyata punya hamparan padang sabana, karena untuk menemukan hamparan sabana digunung lawu ini kamu harus menggunakan jaur alternatif lewat jalur Candi Cetho maka padang sabana ini akan mudah ditemui dalam perjalanan dari POS 5 menuju pasar Dieng. Padang sabana di gunung lawu ini bernama Bulak Peperangan, diberi nama Bulak Peperangan dikarenakan mitos yang beredar di masyarakat sabana ini merupakan tempat peperangan antara Kerajaan Majapahit Brawijaya V dengan Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah.

Selain akan melewati hamparan sabana yang luas kamu akan memandang pesona alam yang luar biasa serta disugukan dengan sebuah komplek candi cetho.

2. Sabana Gunung Merbabu
Sabana Gunung Merbabu

Gunung merbabu merupakan gunung yang memiliki sabana lebih banyak dari yang biasanya, sabana gunung merbabu ini terbagi menjadi beberapa pos pendakian, yaitu sabana I dan sabana II. Sabana I dan II ini terkenal dikalangan pendaki, bukan saja menjadi pos peristirahatan dari pendakian Panjang ataupun bermalam menuju pendakian ke puncak, namun untuk dinikmati karena pemandangan yang disuguhkan di sabana ini luar biasa kawan.

Untuk mencapai padang sabana ini pendaki dapat melewati jalus selo ataupun gancik. Saat tiba dipadang sabana ini kamu akan betah berlama-lama untuk memanjakan mata dengan view Gunung Merapi, tak heran banyak pendaki yang banyak memilih bermalam di sabana ini.

3. Sabana Gunung Prau
Sabana Gunung Prau

Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan gunung yang satu ini. Gunung prau ini menyajikan pemandangan yang siap untuk memanjakan mata kamu seperti dalam kemasan botol minuman Aqua yang kalian ketahui, karena pengambilan gambar kemasan itu diambil dari gunung prau ini. Digunung ini kita dapat melihat beberapa tumbuhan cantik yang menemani perjalanan mendaki kita, banyak bunga berwarna-warni dan juga padang ilalang yang sangat luas. Padang sabana di gunung prau ini lebih dikenal dengan sebutan bukit telletubies, hal ini karena bentuk pemandangannya berbukit-bukit dan sangat luas seperti film telletubies.

Untuk menuju puncak gunung prau ini kamu dapat menggunakan jalur Patak Banteng yang akan memakan waktu mendaki sekitar 3-4 jam. Selain dipuncak Gunung prau terdapat hamparan sabana yang luas, kamu akan disugukan dengan pemandangan gunung sindoro dan gunung sumbing di sisi selatan dan terlihat samar-samar gunung slamet disisi baratnya.

4. Sabana Gunung Rinjani
Sabana Gunung Rinjani

Gunung rinjani memiliki beberapa jalur pendakian resmi, diantaranya jalur pendakian Senaru, Sembalun, dan Torean. Satu di antara 3 jalur pendakian itu yang memiliki pemandangan sabana adalah Jalur Sembalun.

Jalur Sembalun ini merupakan pintu pendakian menuju puncak Gunung Rinjani dari arah timur. Sabana terbentang dari 0 km sampai mendekati pos 3 (kurang lebih 6km). Pemandangan di sabana ini adalah salah satu yang terbaik di Indonesia.

5. Sabana Gunung Semeru
Gunnug Semeru

Keindahan gunung semeru ini seperti surganya dunia, bahkan sampai terkenalnya gunung ini pernah menjadi tempat syuting film 5 CM. salah satu spot terbaik untuk memanjakan mata dengan keindahan alam adalah padang sabana di Gunung Semeru yang diberinama Oro-oro Ombo, letaknya diantara jalur pendakian Ranu kumbolo- Kalimati. Oro-Oro Ombo sendiri memiliki makna padang rumput yang luas. Tak tanggung-tanggung, luasnya sampai 100 hektare. Padang sabana ini didominasi oleh tumbuhan Verbena Brasiliensis yang mirip dengan bunga Lavender.

Digunung ini terkenal dengan pemandangan danau Ranu Kumbolo yang juga memiliki padang sabana yang berakhir melalui jalur Tanjakan Cinta. ibalik keindahannya Tanjakan Cinta ini juga memiliki mitos yang sangat terkenal yaitu barang siapa yang bisa terus berjalan melewati tanjakan ini sampai diatas bukit tanpa harus menoleh ke belakang, maka akan berjodoh dan cintanya akan abadi. Tetapi sebaliknya, jika ditengan perjalanan anda menoleh ke belakang, hubungan percintaan yang sedang dijalani konon akan berakhir.

Bedah Buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 Dari Bab 14 Hingga Akhir

sejarah indoensia modern 1200-2008

IDENTITAS BUKU
Judul Buku                    : Sejarah Indonesia Modern 1200-2008
Judul Asli                      : A History Of Modern Indonesia Since C. 1200
Penulis                           : M. C. Ricklefs
ISBN                             : 979-16-0012-0
Penerbit                         : Serambi
Penerjemah                    : Tim Penerjemah Serambi
Penyunting                    : Moh. Sidik Nugraha dan M. C. Ricklefs
Pemeriksa Aksara          : Daniel Solihin
Kategori                         : Buku Sejarah
Tempat, Tahun Terbit    : Jakarta, 2008
Tebal                              : 866 Hlm.
Ukuran                           : 15x23.5 cm
  
 IDENTITAS PENULIS
Prof. Merle Calvin Ricklefs, Ph.D. (lahir 1943) adalah sejarawan kontemporer Australia yang memiliki otoritas dalam sejarah Jawa (dan Indonesia), terutama pada periode 1600-an hingga 1900-an. Gelar doktor diperolehnya dari Universitas Cornell, dan kemudian memimpin Program Kajian Ketimuran dan Afrika, Universitas Monash, mengajar di Program Kajian Timur Tengah dan Asia Universitas London, Universitas Nasional Australia (ANU), Universitas Melbourne, dan Universitas Nasional Singapura (NUS).

ISI BUKU
BAB 14 hlm 327-351 berjudul zaman penjajahan baru, berisikan tentang pernyataan keprihatinan Belanda atas kesejahteraan bangsa Indonesia, lalu dia membuat suatu kebijakan yang diberi nama “Politik Etis”, yang isinya lebih banyak janji-janji dari pada pelaksanaan, namun intinya hanya eksploitasi dan penaklukan. Belanda menyebutkan tiga prinsip Politik Etis, yaitu pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk.
Ciri-ciri dari Politik Etis yaitu, kekayaan indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan asing, sedangkan industri pribumi tidak dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi yang penting berlangsung di luar jawa sedangkan di Jawa sendiri ekonomi tak berjalan begitu baik. Pendidikan seharusnya menjadi kunci bagi suatu zaman yang baru, tetapi jumlah sekolah yang disediakan terlalu sedikit dibanding jumlah penduduk. Konsesi-konsesi kekuasaan politik yang dangkal dipergunakan untuk mengesahkan suatu pemerintahan yang otoriter.
Bentuk dari politik etis itu sendiri, yaitu industri Belanda melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial, banyak modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan mentah, khususnya di daerah luar Jawa. Pajak yang dikenakan kepada orang Indonesia mengalami kenaikan ketika keuangan kolonial terancam pada Perang Dunia I. Meningkatkan produksi bahan pangan dengan jalan mengadakan percobaan dengan bibit-bibit baru, mendorong pemakaian pupuk dsb. Belanda meningkatkan anggaran belanja mereka untuk proyek-proyek kesehatan umum. Orang – orang  Indonesia diberikan kesempatan untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda.
Adanya sekolah-sekolah Hollandsch – Inlandsch, “Belanda-Pribumi” (HIS), 1914 untuk bangsa Indonesia golongan atas. Tahun 1914 berdiri sekolah MULO ( Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, semacam SLTP yang didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah selesai sekolah dasar. Tahun1919, AMS (Algemeene Middelbare Scholen), semacam SMU yang didirikan untuk membawa para murid memasuki tingkat perguruan tinggi. Yang mendapat kesempatan memasuki perguruan tinggi adalah mereka yang berhasil menembus sistem Eropa menuju HBS (Hoogere Burgerschool; sekolah atas untuk kelas menengah) dan kemudian keperguruan tinggi di negeri Belanda.
BAB 15 hlm 352-387 berjudul Langkah-Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional ± 1900-27 Berisi tentang timbulnya gerakan-gerakan anti-penjajahan dalam bentuk organisasi-organisasi yang didominasi oleh orang Jawa dan etnis Minangkabau. Dari Jawa adanya gerakan dari kaum abangan yang pemikiran agama mereka cenderung bersifat mistik, relatif tidak memperdulikan tuntutan kewajiban upacara agama Islam dan sevara budaya terikat pada bentuk-bentuk seni Jawa, seperti wayang. Bulan Mei 1908 berdirilah Budi Utomo yang merupakan sebuah organisasi pelajar guna memajukan kepentingan priyayi rendahan. Bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura, kebudayaannya berkaitan erat dengan Jawa, bahasa resminya bahasa Melayu. Organisasi ini merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan jarang memainkan peran politik yang aktif.
Tokoh dari budi utomo yaitu Dr. Wahidin soedirohoesodo yang merupakan inspirator pembentukan organisasi ini, Tjipto Mangunkusumo yang radikal juga seorang dokter memimpin sekelompok minoritas. Ketika ditangannya organisasi ini tidak terbatas di Jawa dan Madura, dia juga tidak mengagumi kebudayaan Jawa. Selanjutnya Dr. Radjiman Wediodiningrat seorang dokter dari Jawa yang dipengaruhi kebudayaan Jawa.
Selanjutnya tahun 1909 organisasi Serikat Dagang Islamiyah yang didirikan oleh Tirtoardisurjo, organisasi ini dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia. Tahun 1912 organisasi ini merubah namanya menjadi Serikat Islam (SI).
Masa sesudah tahun 1909, di seluruh Indonesia bermunculan organisasi baru di kalangan elite terpelajar, seperti Jong Java “Pemuda Jawa” (1918), Jong Sumatranen Bond “Perserikatan Pemuda Sumatra” (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa “ Perserikatan  Mahasiswa Minahasa (1918), Jong Ambon (1918), Sarekat Ambon (1920), Pasundan “Tanah Sunda”, (1914), Dll.
Kemudian lahirlah gerakan Pembaharuan Islam, orang-orang Minangkabau memainkan peran penting didalamnya. Tahun 1906, surat kabar bahasa Melayu al-imam, “pemimpin agama”, mulai diterbitkan di Singapura dengan menyajikan analisis Islam modernis pertama yang benar-benar mendalam mengenai masalah-masalah sosial, agama, dan ekonomi.
Tokoh ulama dari Minangkabau diantaranya Syekh Tahir Bin Jalaluddin (1869-1957), Syekh Ahmad Khatib yang merupakan Imam Mazhab Syafi’i Di Masjid Mekah, Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Haji Rasul ( Haji Abdul Karim Amrullah, 1879-1945) yang keduanya merupakan murid Ahmad Khatib.
Kemudian pada tahun 1909 , sekolah modernis pertama lahir di Padang yang bernama Sekolah Adabiyah, Sekolah Tawalib di Padangpanjang, pendidikan kaum wanita Islam dimulai pada tahun 1915 ketika sekolah Diniyah di buka di Padangpanjang, pada tahun 1909 Sutan Maharaja mendirikan sekolah penenunan untuk kaum wanita di Padang, tahun 1911, ia menerbitkan surat kabar yan bernama soenting melajoe, “Hiasan Melayu”, salah satu terbitan pertama untuk kaum wanita Indonesia.
Pada tahun 1912, kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah “jalan Muhammad”, namun Muhammadiyah mengundang banyak permusuhan dan kebencian dari komunitas adama di Jawa. Di Minangkabau sendiri organisasi ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat, karena orang Minang bersifat dinamis. Muhammadiya di minangkabau di perkenalkan oleh Haji Rasul pada tahun 1925. Anggotanya juga lebih banyak dari yang di Jawa, yaitu ± 250.000 orang.
Pada tahun 1911, suatu partai politik yang bernama Indische Partij, “partai Hindia”, didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Doiwes Dekker (Setia Buddhi).
Pada tahun 1913, H.J.F.M sneevliet, mendirikan gerakan revolusioner dan aktivisme dari serikat buruh, yang diberi nama Indische Sociaal-Democratische vereemiging (ISDV), “ Ikatan sosial-demokrat Hindia”, di Surabaya. Ini adalah partai komunis di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet. Seorang pemuda jawa buruh kereta api yang bernama Semaun menjadi angggota SI cabang Surabaya pindah ke Semarang, dimanan Sneevliet aktif dalam buruk kereta api dan trem. Kini Semaun juga bergabung dengan ISDV.
Ketika organisasi ISDV berada di tangan Semaun dan Darsono Notosudirdjo, pada tahun 1924, ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Lahirlah PKI. Hancurnya PKI karena perpecahan di dalam tubuhnya, pimpinan PKI mulai meragukan cita-cita, ideologi dan propagandanya ketika menemukan bahwa jumlah pengikutnya yang nonproletar atau yang tidak tergolong kaum buruh semakin banyak.
BAB 16 hlm 388-418 berjudul Represi dan Krisis Ekonomi 1927-1942, berisi tentang, penindasan dan kekangan yang terjadi pada rakyat Indonesia serta krisis ekonomi dibawah kekuasaan kolonial Belanda dan timbulnya semangat nasionalisme yang dibawa oleh pemimpin – pemimpin baru setelah hancurnya PKI yang menimbulkan semangat baru, yaitu Sukarno yang mendirikan Algemeene Studieclub, “ kelompok belajar umum”, di kalangan mahasiswa. Kelompok belajar ini bersifat politis, dengan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuannya.
Pada tanggal 4 juli 1927, sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai pembentukan partai politik baru, Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi kepulauan Indonesia yang akan dicapai dengan cara noonkooperatif dan dengan organisasi massa, mencita-citakan kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan denganbatas-batas yang telah ditentukan oleh kolonial Belanda dan berideologikan nasionalisme sekuler.
Dan juga pada Bab ini juga membahas bentuk gerakan-gerakan nasionalisme, seperti dalam bidang sastra; pada tahun 1918 terbit sekitar 40 surat kabar, tahun 1925 ada sekitar 200 , tahun 1928 ada lebih dari 400 harian, mingguan, dan bulanan. Munculnya kesastraan modern, tokohnya Muhammad Yamin meninggalkan benuk-bentuk pantun dan syair serta menerbitkan sajak-sajak pertamanya tahun 1929-1930. Pada tahun 1922, Marah Roesli menerbitkan roman modern pertama, siti noerbaja.  Seorang pengarang Batak, Sanusi Pane menulis puisi modern pada tahun 1921.
Pada bidang seni lukis muncullah pelukis Jerman Walter spies tahun 1920-an dan seniman Belanda Rudolf Bonnet yang tinggal di Bali dan terjadilah proses saling mempengaruhi antara kesenian Bali dengan kesenian Eropa. Pada bulan Oktober 1928, kegiatan-kegiatan budaya dan politik  ke arah persatuan Indonesia bergabung secara resmi pada kongres pemuda yang diadakan di Batavia. Di dalam sumpah pemuda-nya, kongres menyetujui tiga pengakuan: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia dan satu bahasa, bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Dalam memperingati kongres ini, Yamin menulis sekumpulan sajak yang terbit tahun 1929 dengan judul Indonesia tumpah darahku.
Tahun 1930, ekonomi Indonesia tiba-tiba berubah karena depresi ekonomi yang melanda dunia. Harga beberapa produk indonesia mengalami penurunan dan pasar untuk ekspor gula menciut karena produksi gula bit meluas di mana-mana. Tak cukup siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah Oktober 1929. Indonesia amat tergantung pada ekspornya, terutama produksi minyak bumi dan pertanian. Perusahaan-perusahaan kecil menghadapi bencana. Para pekerja diberhentikan dan akibatnya gaji yang dibayarkan dalam industri berkurang. Rekuitmen pegawai sipil secara keseluruhan dihentikan, gaji dipotong, dan pegawai negeri yang tidak penting diberhentikan.
Dampak dari krisis ekonomi tersebut ialah para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidup, sebagian lahan yang tidak digunakan lagi untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi.
Bab ini diakhiri dengan berakhirnya pemerintahan kolonial belanda di Jawa yang menyerah dan gubernur Jendral Tjarda van Starsjenborgh di tawan oleh pihak Jepang.
Bahasan ke 5 mengenai Runtuhnya Negara Jajahan, 1942-50
Bab 17  hlm 421-445 berjudul Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang , 1942-5. Membahas tentang            mulainya kekuasaan Jepang atas Indonesia dimana Jepang menerapkan berbagai aturan-aturan terhadap wilayah jajahannya tersebut serta jepang mencoba menghapus pengaruh Barat dari wilayah jajahannya. Akhir dari Bab ini ialah sampai Indonesia merdeka dari tangan Jepang, yang ketika itu Jepang mengalami kekalahan pada  perang dunia II, yang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Beberapa kebijakan Jepang atas Indonesia ialah Indonesia dibagi atas tiga wilayah oleh Jepang. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan maduran berada di bawah Angkatan Darat ke-16, kedua wilayah ini berada di bawah angkatan darat wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut.
Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri.
Untuk memusnahkan pengaruh Barat, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan pemakaian bahasa Jepang. Patung-patung Eropa diruntuhkan, jala-jalan diberi nama barum dan Batavia diberi nama Jakarta lagi. Jepang mulai menghapuskan semua organisasi politik  dan mulai membentuk organisasi baru.
Pada bulan April 1942, usaha pertama dalam bentuk gerakan rakyat, “Gerakan tiga A”, dimulai di Jawa. Nama ini berasal dai slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Gerakan ini tidak berhasi mencapai tujuannya, karena para pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan.
Bulan April 1943, suatu Korps pemuda (Seinenda) yang bersifat semi militer dibentuk untuk para pemuda yang berusia anara 14 dan 25 tahun. Untuk para pemuda yang berusia 25-35 tahun dibentuk suatu Korps kewaspadaan (Keibodan), sebagai organisai pembantu polisi, kebakaran dan serangan udara. Pada pertengahan tahun 1943, dibentuk Heiho (pasukan pembantu), sebagai bagian dari  angkatan darat dan angkatan laut Jepang.
Pada akhir Bab ini,  menjelaskan kekalahan dan menyerahhnya Jepang  yang ketika itu pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan 78.000 orang. Dan bom atom kedua jatuh di Nagasaki. Membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, maka  terjadi kekosongan politik di Indonesia. Di rumah laksamana Maeda di jakarta pernyataan kemerdekaan dirancang sepanjang malam hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Sukarno membacakan pernyataan kemerdekaan dihadapan sekelompok orang. Akhirnya Republik Indonesia telah lahir.
Bab 18 hlm 446-492 berjudul Revolusi, 1945-50, membahas tentang Semua usaha yang menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba.
Kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan islam dan kekuatan-kekkuatan sekuler, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai suatu masa ketika perpecahan-perpecahan yang menimpa bangsa Indonesia berbentuk beraneka ragam dan terus-menerus berubah.  Sedangkan, bagi para pemimpin revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.
Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, pemerintah pusat republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945. Sukarno diangkat menjadi presiden (1945-60) dan Hatta sebagai wakil presiden serta ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden dan komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat provinsi serta karesidenan.
Berakhirnya Revolusi Fisik ketika adanya pengakuan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk RIS. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI. Selanjutnya pada tanggal 28 september 1950, Indonesia di terima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah di akui oleh dunia internasional.
Bahasan ke 6 mengenai Indonesia Merdeka
Bab 19 hlm 493-532 berjudul Percobaan Demokrasi Pertama 1950-7, tentang cara Indonesia menata diri sendiri, menentukan masa depannya setelah berjuang  dalam mempertahankan kemerdekaan, karena Indonesia masih menunjukkan adanya kemiskinan,rendahnya tingkat pendidikan,dan tradisi-tradisi yang otoriter,artinya Indonesia bergantung kepada kearifan dan nasib baik kepemimpinan Indonesia.
Indonesia memnciptakan sebuah negara demokrasi, akan tetapi pada tahun1957, percobaan demokrasi pertama ini mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud.
Masalah-masalah ekonomi sangat besar, perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di penjuru negeri rusak berat, jumlah penduduk meningkat tajam, produksi pangan meningkat, tapi tidak cukup, Karena di jawa terdapat ibukota negara, sebagian kota-kota besar lainnya adalah mayoritas kaum politisi sipil, dan mayoritas penduduk negara maka, daerah luar jawa pada umumnya cenderung dilupakan oleh pemerintah pusat. Dalam pensubsidian perekonomian Jawa , Maka Rupiah Indonesia (mata uang yang diperkenalkan setelah Revolusi) dipertahankan pada nilai tukar yang di buat tinggi.Hal ini menyebabkan kesulitan bagi daerah daerah diluar pulau Jawa, sehingga banyak terjadi penyeludupan dan perdagangan gelap.
Diantara masalah-masalah yang dihadapi negara baru ini ialah apa yang harus dilakukan  dengan tentara. Dan inilah persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah tahun 1950, tahun ini politisi beranggapan bahwa mereka berhak untuk mengatur tentang urusan militer. Mulai dari tahun kemerdekaan sampai tahun 1950 tentara sudah berkurang dari yang awalnya 250.000 sampai 300.000 orang menjadi 200.000 orang saja. Panglima terpecah-pecah diantara mereka ini, hal ini terjadi karena tidak adanya peran pasti mereka. Perpecahan di tubuh tentara masih mencerminkan asal usul pada mas belanda, Jepang dan Revolusi.
Meskipun sistem politik sampai 1957 tersebut mempunyai kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kmenangan. Indonesia merupakan sebuah Negara tunggal. Ironi terbesar selam waktu 1950-1957 ialah bahwa ketika negara inonesia terpecah-pecah negara itu juga tetap bersatu padu jarang sekali. Moto nasional bineka tunggal ika lebih cocok dengan keadaan polotik yang mana banyak terjadi perpecahan dan konflik didalam negara Indonesia.
Bab 20 hlm 533-586 berjudul demokrasi terpimpin 1957-65, membahas Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri.
Pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin, sebenarnya merupakan wujud dari obsesi Presiden Soekarno yang dituangkan dalam Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957, yang isinya mengenai penggantian sistem Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin, pembentukan Kabinet Gotong Royong, dan pembentukan Dewan Nasional. Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kegagalan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
Bab 21 hlm 587-624 Menciptakan Orde Baru 1965-1975, membahas tentang Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.
Kronologis lahirnya orde baru, 30 September 1965, Terjadinya pemberontakan G30S PKI. 11 Maret 1966, Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. 12 Maret 1966, dengan memegang Supersemar Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno.7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru, aksi-aksi mahasiswa. Pada Sidang paripurna cabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI), dan pelajar (KAPI). Kemudian muncul pula KABI (buruh),KASI (Sarjana), KAWI (Wanita),dan KAGI (guru). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT  PANCASILA. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi bubarkan PKI, Retool Kabinet DWIKORA, Turunkan Harga/Perbaikan Ekonomi.
Kabinet Dwikora yang disempurnakan. pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI. Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.
Surat Perintah 11 Maret 1966,  pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“. Penyerahan Kekuasan. Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.
Bab 22 hlm 625-658, berjudul Masa Keemasan Orde Baru 1976, membahas tentang Pada masa Orde Baru antara tahun 1975-1990 merupakan, bisa disebut dengan masa keemasan Presiden Soeharto. Kemajuan-kemajuan segnifikan dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi patut di apresiasi. Serta Program Keluarga Berencana yang merupakan program tersukses pada waktu itu. Investasi besar-besaran pun ditanam. Sehingga menghasilkan swasembada beras dan bahan pangan lainnya. Kalaupun dibandingkan dengan zaman colonial Belanda dan Orde Lama, rezim sukses memperbaiki, mengekploitasi dan mengembangkan Indonesia.
Bab 23  hlm 659-692, berjudul Tantangan, Krisis Dan Keruntuhan Orde Baru, 1989-1998, membahas tentang penyebab utama adanya krisis ekonomi  berkaitan erat dengan  Instabilitas politik  antara lain akibat adanya konflik antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif (DPR-RI), yang  akhirnya  menimbulkan krisis konstitusi dan ketegangan politik di masyarakat luas.
Instabilitas keamanan  antara lain akibat adanya konflik bernuansa sara di Ambon/ Maluku, Poso dan Sampit., adanya gerakan separatisme GAM dan OPM serta meningkatnya perbuatan kriminalitas yang makin sadis. Hal ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah penyebab utama timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sampai sekarang aparat Kejaksaan Agung belum berhasil menuntaskan kasus korupsi penyalahgunaan dana BLBI. Hasil pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2000 di Departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk di Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara oleh oknum-oknum Pejabat/Aparatur Pemerintah.
Bab 24 hlm 693-731, berjudul Indonesia Reformasi, 1998-2004, membahas tentang Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998.
Demonstrasi Mahasiswa. Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.
Peristiwa Trisakti. Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.
Kerusuhan Mei 1998. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.
Pendudukan Gedung MPR/DPR. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi.
Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Pengunduran Diri Presiden Soeharto. Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, ”Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.
Bab 25 hlm 732, berjudul indonesia sejak 2004, membahas tentangIndonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY.

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN BUKU
KELEBIHAN
  • Ricklefs mengisahkan perjalanan bangsa Indonesia dari zaman ke zaman yang penuh warna, lengkap dengan aneka persoalan dan pertikaian baik internal maupun eksternalnya. Di balik struktur narasinya, buku ini menjawab pertanyaan bagaimana komunitas-komunitas dari berbagai kepulauan Indonesia, dengan rupa-rupa etnis, bahasa, dan dalam negara-negara kerajaan yang terpisah-pisah, bisa bersatu menjadi sebuah bangsa modern.
  • M.C. Ricklefs menyuguhkannya Sejarah Indonesia Modern secara mendasar sekaligus terperinci.
  • Ricklefs mencoba membuat sebuah buku teks sejarah Indonesia yang berdasarkan sebuah narasi yang berdasarkan bukti sejarah yang rinci.
  • Ricklefs dalam karyanya ini telah memberikan gambaran yang begitu jelas mengenai historiografi Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia yang dia tulis dengan rentang waktu yang begitu panjang dapat dia uraikan secara kronologis dan tematis dengan menjelaskan narasi yang begitu menarik dan ringan sehingga mudah dimengerti membuat karyanya ini patut menjadi acuan bagi Mahasiswa dan Sejarawan yang mau meneliti tentang Indonesia karena banyak hal yang terangkum baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.
KEKURANGAN
  • Dalam bukunya, Ricklefs menekankan bahwa sejarah Indonesia yang dia tulis secara sadar lebih mengutamakan mengenai sejarah Jawa ketimbang luar Jawa. Alasan yang diambil adalah: Jawa lebih banyak dikaji daripada pulau-pulau lain, Penduduknya mewakili separuh dari rakyat Indonesia,  Jawa menjadi pusat dari sejarah politik baik masa kolonial dan kemerdekaan  dan alasan pribadi, dimana penelitian Ricklefs kebanyakan tentang Jawa.

Agresi Militer I Sebagai Upaya Konfrontasi Belanda Terhadap Indonesia

Ketika perjuangan diplomasi kepada suatu pengakuan secara de facto terhadap Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda dalam Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional. Ketegangan-ketegangan baru timbul karena perbedaan penafsiran mengenai isi dari perjanjian yaitu “kerjasama” dan “federasi” antara Belanda dengan Indonesia. 

Tanggal 15 Juli, van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 Km dari garis demarkasi. Tentu pimpinan Indonesia menolak permintaan itu. Dengan adanya ultimatum yang dilakukan oleh pihak Belanda, terbukti bahwa Belanda melakukan pelanggaran persetujuan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, pernyataan Letnan Gubernur Jendral Belanda, Dr. H. J. Van Mook di radio berpidato yang menyatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara Persemakmuran dan Belanda sebagai negara Induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, belanda mengajukan beberapa tuntutan yang isinya sebagai berikut :
  • Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat). Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan.
  • Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa Belanda, juga Inggris sebelumnya, sering melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah ditanda tangani. Tampaknya, bagi Belanda perjanjian dengan pimpinan dari negara bekas bekas jajahan seperti tidak ada artinya.[1] Selain melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Belanda-Indonesia, dari pihak Belanda terus membentuk negara-negara boneka di wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memecahbelah kekuasaannya.
Baca Juga : Perundingan Linggarjati
Mulainya Operasi Militer 
Persetujuan Linggarjati ini dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer pada 21 Juli 1947, yang menggunakan kode Operatie Product, kemudian dikenal sebagai Agresi I. Sesuai dengan namanya, tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya, dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.[2] Agresi ini menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa tengah mereka memfokuskan di daerah pantai Utara, di Jawa Timur mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu, dan di wilayah Sumatera Timur mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

foto agresi militer belanda pertama
Barisan Mobil dan Tentara untuk Melakukan Agresi Militer Belanda Pertama
Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling/pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat.[3]

Secara umum, Belanda merasionalkan keputusan mereka untuk menggunakan kekuatan militer dengan alasan bahwa pemerintah Republik tidak cukup megawasi unsur-unsur ekstremis yang tersebar dalam wilayah Republik sehingga menghalangi implementasi Perjanjian Linggarjati yang sudah dibuat.[4] Padahal ketika Belanda belum melakukan penyerangan, pemerinta Indonesia sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap unsur ekstrimis (bersenjata tidak tetap) dan kemudian meningkatkan kembali pengawasan akibat penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda.

Sungguh ironis bahwa demi menahan agresi Belanda secara efektif, maka organisasi militer Republik perlu disebar dan komando satuan bersenjata perlu diberi kekuasaan otonom kembali. Padahal hal itu sudah dihapuskan oleh para pimpinan Indonesia selama 18 bulan sebelumnya.[5]

Campurtangan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
Pasukan Belanda dengan senjata modern yang lengkap dan pasukan udaranya yang kuat, langsung menyusup ke dalam wilayah-wilayah Indonesia. Dalam waktu dua minggu, Belanda sukses menguasai hampir seluruh kawasan Republik Indonesia terutama pada kota-kota besar dan penting di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, selain itu berhasil menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam di Jawa dan Sumatra Barat.

Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan.[6] Atas permintaan India dan Australia, permintaan itu diterima baik oleh Dewan Keamanan ada tanggal 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.[7]

Dewan keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia-Belanda akhirnya meyetujui usulan dari Amerika Serikat yang memegang peran penting dalam PBB, bahwa untuk mengawasi penghentian tembak menembak ini perlu dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik sebagai penengah atas konflik yang terjadi. 

Komite ini awalnya hanya sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) karena beranggotakan tiga negara (Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral).[8]





[1] Batara R. Hutagalung, Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm.279.
[2] Batara R. Hutagalung., Ibid., hlm.279-280.
[3] Wikipedia, Agresi Militer Belanda I, https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I.
[4] George McTurnan Kahin, Nasionalisme & Revolusi Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), Cet. Pertama, hlm. 296.
[5] Ibid.
[6] Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 220.
[7] Batara R. Hutagalung., op.cit.,  hlm. 281.
[8] Ibid.

Sejarah

Lihat

Dulu Sekarang

Lihat